KRJogja.com - BANTUL - Selama tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Bantul hingga kini belum ditemukan pelanggaran oleh tim kampanye peserta Pilkada, namun pengawasan tetap dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul Didik Joko Nugroho SAnt MIP, mengungkapkan hal tersebut usai melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan menggandeng kelompok disabilitas di Hotel Ros In Rabu (9/10)
"Sampai saat ini memang belum ditemukan pelanggaran, tetapi kita tidak boleh lengah, sehingga kami melibatkan berbagai stakeholder terkait, termasuk kelompok masyarakat penyandang disabilitas di dalam pengawasan Pilkada," kata Didik
Dalam kegiatan sosialisasi dengan tema "Menguatkan Keterlibatan Kelompok Masyarakat Disabilitas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024" Bawaslu menghadirkan berbagai kelompok penyandang disabilitas berdasarkan jenis keterbatasan atau disabilitas di Bantul.
Melalui sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut, diharapkan kelompok disabilitas ikut mengawasi tahapan Pilkada, apabila ada pelanggaran, bisa dilaporkan ke Bawaslu untuk diberikan sanksi yang disesuaikan dengan kadar pelanggarannya.
Didik mencontohkan, bagi orang yang memberi dan menerima materi berupa politik uang dari pasangan calon bupati dan wakil bupati atau tim kampanye peserta Pilkada, dapat dikenakan sanksi sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.
"Misalnya, sembako itu termasuk bagian yang berbentuk barang, jadi bukan bahan kampanye. Bahan kampanye itu kan sudah ditentukan jenisnya dalam Peraturan KPU. Jadi, ketika sembako dibagikan secara cuma-cuma, maka itu menjadi bagian dari politik uang," katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib menekankan, apabila menemukan pelanggaran, silahkan laporkan ke kami. Karena itu, elemen masyarakat termasuk kelompok masyarakat disabilitas diharapkan bisa menjadi agen penyampaian informasi dan turut serta menyukseskan Pilkada 2024," katanya. (Jdm)