KRJogja.com – Menghadapi musim kemarau 2025, BPBD Kabupaten Bantul menggelontorkan anggaran sebesar Rp 28 juta lebih untuk menyediakan bantuan air bersih sebanyak 560 tangki, masing-masing berisi 5.000 liter. Langkah ini diambil sebagai upaya tanggap darurat untuk wilayah yang mulai terdampak kekeringan, khususnya di wilayah Kalurahan Trimurti, Srandakan.
Sejak awal Juli hingga 25 Juli 2025, BPBD telah mendistribusikan 29 tangki atau 145.000 liter air ke lima padukuhan di Trimurti yang mengalami krisis air bersih. Kelima padukuhan itu meliputi Gerso/Kedungbule, Nengahan, Srandakan, Bendo, dan Paten/Lopati.
“Wilayah Trimurti sebelumnya tidak pernah mengalami kekeringan. Namun sejak jebolnya Dam Groundsill Srandakan tahun lalu, pasokan air terhenti, dan dampaknya makin terasa saat kemarau tiba,” ungkap Agus Yuli Herwanta, Kepala Pelaksana BPBD Bantul.
Menurut BPBD, jika kemarau berlangsung lebih panjang dari perkiraan, maka potensi kekeringan bisa meluas ke wilayah lain. Saat ini, distribusi air dilakukan dua hari sekali dengan bantuan logistik dan dukungan teknis dari CSR perusahaan swasta yang datang secara mandiri.
Namun demikian, solusi jangka panjang berupa sumur bor dinilai lebih strategis untuk mengatasi krisis air secara permanen.
“Kami berharap ada CSR yang membantu melalui program sumur bor. Pemkab Bantul juga tengah menghitung kebutuhan untuk pengadaan sumur bor yang akan ditindaklanjuti instansi teknis,” jelas Agus Yuli.
Sementara itu, Dinas Sosial Bantul telah menyiagakan Tagana (Taruna Siaga Bencana) untuk membantu distribusi air bersih ke wilayah terdampak, khususnya jika ada permintaan dari pihak ketiga seperti CSR swasta.
“Kami sudah berkoordinasi dengan relawan dan Tagana siap bergerak kapan saja,” tegas Gunawan Budi Santoso, Kepala Dinas Sosial Bantul.
Mengutip laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau tahun ini diperkirakan terjadi pada Agustus hingga awal September 2025 dengan potensi kekeringan lebih tinggi akibat fenomena El Nino moderat yang masih berpengaruh.
Hal ini memperkuat urgensi pembangunan infrastruktur air seperti sumur bor, embung, dan sistem irigasi darurat untuk memperkuat ketahanan air masyarakat pedesaan. (Jdm)