Krjogja.com -Jakarta - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk ikut mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, kehadiran pupuk menjadi penting dalam mendukung produksi, serta mendorong produktivitas tanaman pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras serta pertambahan jumlah penduduk.Berdasarkan data yang dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan kebutuhan beras mencapai 37,9 juta ton dengan jumlah penduduk 324 juta orang. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia sebesar 282 juta dengan kebutuhan beras sekitar 30,9 juta ton.
Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang. Menurutnya, perusahaan dalam lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 juta ton. Pada saat yang bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan sejumlah strategi untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk untuk petani.
Baca Juga: Alitura Hadirkan 100 Persen Pupuk Organik, Ini Tujuannya
Dalam memastikan soal ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia telah menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk pelaksanaan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan dan posisi stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.
“Jadi ini transparan dan menjadi inovasi dari Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad dalam Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada sesi Lumbung Pangan untuk Kemandirian, di Jakarta, Kamis (10/10).
Sementara mengenai masalah keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya harga pupuk bakal berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan harga pupuk sebesar Rp 1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen dan 14 persen pupuk NPK.
Baca Juga: Usai Pensiun, Kaesang Nitip Jokowi ke Ilyas
Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk tersebut bakal berdampak ke penurunan produktivitas tanaman pangan hingga 0,5 ton per hektar, serta penurunan pendapatan petani sekitar Rp 3,1 juta per hektar. “Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita selalu menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia bisa memproduksi pupuk dengan lebih efisien, dengan lebih kompetitif,” ujar Rahmad.
Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi pembangunan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, serta meminimalisir regulatory cost.
Baca Juga: Jelang Pilkada, Bawaslu Gelar Sosialisasi Pengawasan Konten Internet Siber
Rahmad menambahkan keterjangkauan harga pupuk tergantung pula pada harga bahan baku terutama gas. Dalam hal ini, dia memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang telah menerapkan harga gas murah 6 dolar AS per MMBTU. Di atas itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tidak bisa hanya dari peran satu institusi. Dia mendorong setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja sama demi mewujudkan hal tersebut.
“Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tidak bisa satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” ujar Rahmad. (Lmg)
