Krjogja.com - ANGKA pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun ke tahun tidak banyak penurunan yang berarti, yakni di sekitar 4 persen. Sempat mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19, namun setelah itu sedikit penurun di saat masuk masa endemi. Dari jumlah warga DIY yang menganggur, didominasi pengangguran terdidik dengan ditandai jumlah penganggur lulusan sarjana terbanyak dibandingkan lulusan SMA, SMP dan SD. Dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 paling tinggi adalah pendidikan universitas 4,91%, disusul lulusan SMA sebesar 4,54%, SMK sebesar 3,93%, dan Diploma I/II/III sebesar 3,04%.
Banyaknya pengangguran terdidik ini karena banyak mahasiswa yang tidak langsung kembali ke kampung halamannya setelah wisuda. Sebagian lagi tinggal di DIY untuk mencari kerja yang berlokasi di DIY dan provinsi lain. Pengangguran terdidik paling banyak berada di perkotaan.
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, H Koeswanto SIP mengungkapkan, mengurangi pengangguran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saat pandemi Covid-19, terjadi peningkatan jumlah pengangguran dapat dimaklumi. Berbagai upaya untuk menekan jumlah pengangguran di masa pandemi, sudah dilakukan oleh Pemda DIY. Dan jumlahnya telah menurun, meski masih di kisaran 4 persen.
Baca Juga: Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto: UUK DIY Tak Datang Gratis dari Langit, Ingat Harapan Rakyat
“Kami telah mendorong kepada mitra Komisi D, mengurangi jumlah pengangguran. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dari Disnaketrans DIY misalnya, program mengena sekali. Dalam pembangunan infrastruktur misalnya kami minta gunakan padat karya karena warga masyarakat bisa berkarya usai dilanda Covid-19. Paling tidak mereka punya upah dari pembangunan fisik lewat Disnakertrans DIY,” ujar Koeswanto menjelaskan hasil pantauannya terhadap salah satu peran mitra kerjanya dalam mengatasi pengangguran.
Disamping itu, program lainnya seperti pemberdayaan masyarakat dengan aktif memberikan pelatihan keterampilan. Banyak bentuknya, seperti pelatihan mengeloa laundry, menjadi, katering, kecantikan, perbengkelan, pertukangan dan lainnya.
Mengingat memberikan manfaat besar dan dibutuhkan masyarakat, program tersebut ikut disosialisasikan para anggota DPRD DIY ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. “Kalau mereka punya keinginan untuk ikut serta, kami tampung satu kelompok 20 orang misalnya. Ini contoh kami mendorong ke mitra,” ungkap anggota dari Fraksi PDI Perjuangan.
Baca Juga: Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari Ajak Pelaku UMKM 'Gas Pool'
Program seperti ini, diharapkan selain mendapatkan keterampilan agar bisa masuk ke dunia kerja, juga bisa mendorong mereka untuk membuka usaha. Pada akhir ketika membuka usaha, maka akan menciptakan lapangan kerja baru.
Etos Kerja
Namun demikian, persoalan etos kerja, daya juang untuk hidup yang lebih baik, menjadi kendala dalam mencapai hasil yang optimal dalam pelatihan. “Masyarakat kita etos kerjanya sangat rendah, kami buktikan dan saksikan dalam pelatihan yang dilakukan. Mobile training unit usia 20-an dilatih 32 hari pemberian skill. Selama pelatihan makan minum gratis dari dinas, dapat transportasi selama pelatihan. Tapi etos kerja mereka rendah, banyak kelompok yang kemudian dapat bantuan alat setelah pelatihan, justru dijual. Ini mentalitas yang harus kita ubah. Kita mau kawal pelatihan SDM ini, kalau tidak ya seperti itu hasilnya,” ujar Koeswanto.
Menurut Koeswanto, persoalan etos kerja memang kembali ke manusianya. “Saya berpikir apakah ini karena akibat kita dijajah Belanda ratusan tahun sehingga mentalnya terbentuk masyarakat jajahan. Maunya Krida Lumahing Hasta (menengadahkan tangan) tadi, hanya berharap pada pemerintah begitu saja. “Ini yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana masyarakat ciptakan lapangan kerja, punya etos kerja, agar kita bisa sejahtera,” ujarnya.
Mengingat besarnya manfaat pelatihan yang diberikan oleh Disnakertrans DIY, maka Koeswanto berharap peran masing-masing Lurah ikut mendorong dan memantau warganya yang membutuhkan pelatihan agar bisa masuk ke dunia kerja. Mereka yang sudah dibekali pelatihan, bisa dipantau perannya kemudian, agar dapat berkarya dan menghasilkan produk dari pelatihan yang sudah diberikan.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana: Penyelesaian Sampah di DIY Tak Perlu Lama
