LEMBAGA Next Policy melakukan penelitian dengan melihat sentimen para menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf lewat pengumpulan data teks di media sosial Twitter sejak 11 Desember 2019 hingga 2 Maret 2020.
Penelitian ini menggunakan machine learning dengan metode Analisis Media Sosial Nusantara berbasis AI (AMENA). Analisis ini menghasilkan visualisasi data berupa peta sentimen positif, negatif, dan netral.
Covid-19 pertama kali muncul dalam perbincangan warganet di Twitter pada 15 Januari 2020. Kemudian Next Policy melakukan pengumpulan data teks untuk melihat sentimen publik terhadap para menteri kabinet Jokowi- Ma’ruf Amin, yang memiliki peran strategis dalam penanganan wabah Covid-19.
Mereka adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Terkait sektor ekonomi, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama.
Ringkasnya, riset Next Policy menyebutkan sentimen warganet kepada Menteri Terawan naik 297 persen menjadi 18.150 tweets sejak dilantik hingga 2 Maret lalu. Melalui kata kunci dengan filter 'Terawan' dan 'Corona' ditemukan 2.870 tweets yang berkaitan dengan respons Terawan terhadap kasus Covid-19.
Hasil lengkapnya, sentimen negatif terhadap Menteri Terawan lebih tinggi dibandingkan sentimen positif, yakni 1.493 tweets banding 360. Sementara sentimen netral 1.071 tweets.
Lonjakan sentimen negatif Terawan terjadi periode 28 Januari-28 Februari.
Saat itu Terawan membuat beberapa pernyataan, antara lain bahwa kunci mencegah penularan Covid-19 adalah imunitas dan berdoa.
Grady Nagara, peneliti Next Policy, mengatakan Menteri Terawan mendapat sentimen negatif di Twitter, karena menyangkal ancaman virus yang ternyata berubah menjadi pandemi.
"Sebagai otoritas tertinggi di sektor kesehatan, sikap penyangkalan tersebut mempengaruhi menteri-menteri lain seperti menteri perhubungan, menkopolhukam, menteri dalam negeri, wakil presiden, bahkan presiden sendiri. Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus memimpin para menterinya untuk berputar arah menghadapi perkembangan terkini yang penuh dengan ketidakpastian,†ujar Grady.
Menurutnya, ketika merespons krisis, seorang pemimpin harus berkomunikasi transparan kepada publik; memiliki dan mendorong arah dan tindakan jelas dan cepat; terlibat dan hadir; serta semua proses memiliki akuntabilitas.
