WONOSARI, KRJOGJA.com - Memasuki musim kemarau tahun ini, pemerintah kabupaten melakukan koordinasi pemetaan daerah rawan kekeringan yang setiap tahun melanda lebih dari 12 kapanewon. Mengacu pada daerah rawan air tahun lalu, anggaran untuk droping air ditingkatkan dari Rp 600 juta menjadi Rp 700 juta.
"Berdasarkan data yang masuk dari sebanyak 12 kapanewon yang tiap tahun dilanda kurang air terdapat satu Kapanewon Saptosari, menyetor dana kekeringan,†ujar Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki MSi, Minggu (21/6).
Terkait dengan pendataan dan pemetaan wilayah rawan air ini pihaknya sudah meminta para panewu berkoordinasi dengan Kalurahan untuk mengetahui titik mana saja sudah mengalami kekeringan. Dari data Tahun 2020 pemkab berupaya agar kejadian tahun lalu tidak terulang hingga dana untuk droping air bagi warga yang kekeringan habis. Saat ini anggaran tersebut sudah ditingkatkan sehingga desa yang mengajukan droping air ke BPBD diharapkan bisa tercukupi. Selain dari BPBD saat ini untuk tingkat Kapanewon juga dapat melakukan droping air, mengingat juga ada anggaranyang telah disediakan.
Tahun ini, penyaluran dari Kapanewon agak berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dengan menggandeng pihak ketiga dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. "Curah hujan sudah mulai menghilang dan kita sudah dilakukan pemetaan kawasan yang berpotensi mengalami krisis air bersih,†ujarnya.
Sementara Panewu Anom, Kapanewon Girisubo, Arif Yahya mengungkapkan, Girisubo merupakan daerah kering yang setiap tahunnya terdampak krisis air bersih. Tetapi meskipun saat ini telah memasuki musim kemarau, namun ketersediaan air di Kecamatan Girisubo masih tergolong aman. Pasalnya hujan masih sering kali turun, sehingga warga masih bisa mengoptimalkan bak Penampungan air Hujan (PAH) yang dimiliki dan bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air seharihari. "Stok air di bak PAH masih cukup untuk beberapa hari ke depan,†ucapnya.
Terkait memasuki musim kemarau dari Kapanewon mulai melakukan pemetaan di kalurahan-kalurahan hingga sampai ditingkat padukuhan yangberpotensi mengalami kerawanan air. Data ini nantinya akan
diajukan ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti manakala masyarakat sudah membutuhkan droping air (Bmp)
