GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Gunungkidul didesak untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) menghadapi persiapan New Normal atau Normal Baru. Sehingga setiap OPD memiliki prosedur untuk melayani masyarakat.
“Untuk menghadapi Normal Baru, OPD secepatnya perlu menyusun SOP layanan publik. Agar masyarakat nantinya dapat mengakses layanan sesuai dengan protokol kesehatan,†kata Ketua Fraksi PKB DPRD Gunungkidul Suhartini, Rabu (03/06/2020).
Diungkapkan, keberadaan 35 pondok pesantren di Gunungkidul juga perlu untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Karena memiliki ratusan bahkan ribuan santri dari berbagai daerah di tanah air.
Jika normal baru direalisasikan, santri akan kembali berbondong-bondong ke pesantren di Gunungkidul. Sehingga apakah seluruh pesantren ini nantinya mampu untuk melaksanakan protokol kesehatan sesuai yang diatur pemerintah.
“Karena hamper lembaga pesantren belum memiliki fasilitas yang memadai. Harapannya Pemda Gunungkidul ikut memfasilitasi berbagai kelengkapan seperti yang telah diatur dalam ketetapan Protokol Kesehatan,†ujarnya.
Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih SE menambahkan, pelaksanaan ‘new normal’ harus diikuti protokol kesehatan masing-masing OPD. Perlu disiplin dalam penerapan di lapangan. Sebagai contoh jika pariwisata dibuka, bagaimana protokol kesehatan dan sanksinya bagi yang melanggar. “Wacana penerapan ini perlu untuk segera dibahas di Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19,†jelasnya. (Ded)
