WONOSARI (KRJogja.com) - Koalisi ‘Pelangi’ meliputi PDIP, Partai Golkar dan PKB secara resmi mengusung dan mendaftarkan pasangan calon bupati (cabup) Endah Subekti Kuntariningsih SE dan calon wakil bupati (cawabup) Joko Parwoto SE ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul, Selasa (27/08/2024).
Paslon Endah-Joko dalam keterangan persnya usai mendaftar mentargetkan kemenangan di Pilkada Gunungkidul. “ Alhamdulillah pendaftaran berjalan lancar dan diterima KPU Gununungkidul.
Bahkan dukungan juga datang dari Partai Hanura dan Buruh. Mohon doanya dalam pilkada Gunungkidul bisa mencapai target kemenangan dan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati,” kata Endah Subekti Kuntariningsih SE.
Pendaftaran Endah-Joko juga dihadiri Ketua DPD Golkar Gunungkidul Heri Nugroho SS, Ketua DPC PKB Sutiyo, Ketua DPC PDIP yang juga cabup Endah Subekti Kuntariningsih SE, Dewan Syuro PKB, pengurus Golkar, PDIP, PKB, anggota DPRD partai koalisi. Kedatangan rombongan diterima Ketua KPU Gunungkidul Asih Nuryanti bersama komisioner, dihadiri Bawaslu Gunungkidul, KPU DIY dan pihak terkait.
Pawai budaya memeriahkan pendaftaran koalisi Pelangi di KPU Gunungkidul. Berbagai kesenian ditampilkan mulai dari reog, pasukan bergodo, sendratari srikandi Gunungkidul, satgas pdip, tari petani, grup hadroh, senam sicita, gunungan.
Ketua DPD Golkar Gunungkidul Heri Nugroho menambahkan, dengan resminya pendaftaran di KPU ini akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi paslon Endah-Joko. Termasuk ke 18 kapanewon dan kalurahan.
Nantinya kekuatan Golkar bersama tim koalisi Pelangi ini akan berjuang keras memenangkan paslon Endah-Joko. Bersama koalisi PDIP dan PKB, akan totalitas memenangkan Pilkada Gunungkidul. “ Mbak Endah yang juga seorang politisi ini sangat tepat untuk memimpin Gunungkidul,” ujarnya.
Ditambahkan, karena dengan jiwa politisi nantinya bisa bersinergi antara PDIP, Golkar, PKB bagaimana untuk mengakses dana demi Pembangunan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Gunungkidul.
Tentunya mengakses dana dari pusat untuk Pembangunan didaerah. Termasuk mengambil kebijakan yang berpihak untuk masyarakat dan bisa menjali komunikasi yang baik antara bupati dengan parpol. (Ded)
