WONOSARI, KRJogja.com - Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari Komisi X DPRI RI. Wakil ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menurutnya, berkaitan dengan penyelenggaran MBG, salah satunya metode dengan dapur besar yang harus mengelola 3000 orang itu tepat dan efisien. Apakah itu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Juga perlu audit karena dari kejadian keracunan ini sudah ada penolakan dari sekolah menerima MBG yang jumlah siswanya ratusan.
"Berbagai pihak sudah mengusulkan, yang sudah ada dapur umumnya berjalan, tetapi mungkin kapasitas memasaknya dikurangi, sehingga jangkauannya tidak terlalu jauh dan banyak, masakannya bisa lebih fresh ketika dimakan anak-anak. Sehingga yang tidak terjangkau dilakukan percobaan di sekolah dengan fasilitas yang standar cukup untuk sekolah. Ada distribusi tenaga masak, ahli gizi tetapi melibatkan ibu kantin," kata MY Esti Wijayati usai kunjungan kerja di Pemda Gunungkidul, Rabu (24/09/2025).
Dijelaskan, saat satu dapur dengan kapasita memasak untuk 3000 orang , harus dimulai tengah malam. Jika makanannya dikonsumsi siang sudah basi, sehingga perlu solusi apakah apakah kapasitas bisa diturunkan. Untuk dapur MBG artinya tidak ditutup tetap ada. Sedangkan untuk yang belum terjangkau perlu adanya percobaan memasak cukup kebutuhan sekolah itu saja. “ Untuk memasak di sekolah, nantinya pekerja tetap bisa terserap karena membutuhkan ahli gizi dan tukang masak. Sehingga tidak perlu khawatir,” ujarnya.
Esti juga mencermati, adanya kasus keracunan di beberapa sekolah Sleman, DIY, beberapa waktu lalu. Karena Dapur yang memasak menyebabkan keracunan masih dilanjutkan memasak dikemudian hari. Apakah tidak ada evaluasi usai kejadian, kenapa diteruskan.
"Saya sudah cek ke sekolah Sleman hari berikutnya itu dapur tetap masak, kan aneh mestinya kalau sudah keracunan stop dulu, evaluasi dulu dong. Baru kemudian jalan lagi, ini sekarang keracunan besuk masak lagi, tidak ada peringatan apapun, untuk tidak memasak dulu. Dibersihkan, diteliti dulu, ini tidak dilakukan. Ini catatan," tegasnya.
Kejadian keracunan program MBG ini lanjutnya, juga menyebabkan, pemerintah daerah harus mengeluarkan anggaran untuk membantu siswa yang sakit akibat MBG. Di Sleman harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp45 juta untuk pengobatan ratusan siswa.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan untuk akibat keracunan tidak bisa dibayar BPJS. Sehingga pemerintah daerah menyiapkan anggaran sendiri untuk membantu masyarakat.Gunungkidul melalui APBD Perubahan menyiapkan anggaran Rp 100 juta untuk antisipasi keracunan MBG. (Ded)