Krjogja.com - WONOSARI - Bergabungnya Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto ke Partai Gerindra membuat suhu politik meningkat. Bahkan Fraksi PKB DPRD Gunungkidul menilai Joko Parwoto yang sebelumnya diusung PKB, Golkar dan PDIP dan menang di Pilkada Gunungkidul perlu banyak belajar tentang adab berpolitik. Jika diibaratkan seperti ‘habis manis sepah dibuang’.
Karena berpindahnya wabup ke Partai Gerindra ini belum genap satu tahun pemerintahan. “ Kaget sewaktu sempat WA pamit dan memilih gabung ke partai lain,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Gunungkidul Arif Gunadi MPdI, Kamis (27/11/2025).
Baca Juga: Raperda APBD Purworejo TA 2026 Diketok, Pendapatan Daerah Rp2,438 T, Belanja Daerah Rp2,501 T
Sebagaimana diketahui pasangan Bupati Endah Subekti Kuntariningsih dan Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto merupakan pemenang Pilkada Gunungkidul dengan diusung tiga Partai yakni PDIP, PKB dan Partai Golkar.
Namun belum genap satu tahun jalannya pemerintahan, wabup Joko Parwoto justru memilih bergabung dengan Partai Gerindra. Bahkan Joko Parwoto sudah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) di Kantor DPD Partai Gerindra DIY, Rabu (26/11/2025).
"Selama ini hubungan antara wabup dengan PKB juga tidak ada masalah. Bahkan sebelumnya Joko Parwoto juga dikabarkan akan berkompetisi menduduki Kursi Ketua DPC PKB Gunungkidul. Namun ternyata wabup memilih bergabung ke partai lain,” ujarnya.
Baca Juga: FPPP Dukung Fatwa MUI Soal Larangan Pajak untuk Kebutuhan Primer
Arif Gunadi mengimbau untuk seluruh Fraksi PKB di DPRD Gunungkidul untuk tetap konsisten dan komitmen menjalannya tugas masing-masing. Serta tidak terpengaruh dengan berpindahnya wabup Gunungkidul ke partai lain.
"Berpindahnya Joko Parwoto ini juga sama sekali tidak signifikan mempengaruhi suara di PKB. Artinya dalam memenangkan pasangan Pilkada Endah-Joko, PKB sudah secara maksimal kekuatan, instrument dan infrastruktur PKB dikerahkan. Sehingga kekuatan PKB dalam perolehan kursi ini tidak berpengaruh akan kepindahan wabup ke partai lain,” ujarnya.
Dijelaskan, berkait dengan jalannya pemerintahan tentunya Fraksi PKB akan tetap komitmen untuk mendukung jalannya pemerintahan. Namun jika nantinya ada jalan pemerintahan yang tidak benar, tentu fungsi dewan sebagai pengawas, akan ditegakkan. Hubungan antara pemerintahan daerah dengan legislatif tentu akan berjalan secara proporsional.
"Jika ada program yang baik untuk kepentinngan masyarakat tentunya akan didukung. Begitu juga sebaliknya, jika ada yang perlu dikritisi, tentu akan disampaikan,” imbuhnya.<B>(Ded)<P>