Kepada ABC Indonesia, juru bicara Fair Work Ombudsman mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah untuk menanggapi permohonan bantuan dari para pekerja yang merasa mendapat perlakuan tidak adil.
Termasuk diantaranya adalah melakukan audit secara proaktif setiap tahunnya di sejumlah lokasi dan area industri.
"Pengusaha harus memahami jika kita tidak hanya mengandalkan permohonan bantuan dari pekerja dalam melakukan kegiatan audit," ujar juru bicara Fair Work Ombudsman.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh pekerja di Australia memiliki hak yang sama, terlepas dari apa jenis visa mereka dan memberikan bantuan kepada pekerja migran terkait hak mereka menjadi prioritas Fair Work Ombudsman.
Pada tahun keuangan 2017-2018 lalu, 20 persen sengketa formal yang ditangani Fair Work Ombudsman berasal dari pekerja migran, termasuk pelajar.
"Lebih dari 60 persen kasus di pengadilan Fair Work Ombudsman adalah dugaan pelanggaran undang-undang di tempat kerja yang dialami pekerja migran," tambahnya, yang juga mengatakan berhasil memperjuangkan hak upah hingga AUD 4,8 juta sepanjang tahun lalu.
Fair Work Ombudsman meminta agar para pekerja yang memiliki kekhawatiran soal hak mereka untuk menghubungi lembaganya, baik lewat situs Fair Work, atau telepon 13 13 94 dan 13 14 50 untuk layanan terjemahan.
Para pekerja juga bisa memberikan laporan tanpa nama dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, termasuk bahasa Indonesia melalui situs ini.
