JAKARTA, KRJOGJA.com - Lawatan singkat Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi menghasilkan kabar baik bagi para calon jemaah haji Indonesia. Sebab, Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud menyetujui penambahan kuota haji bagi Indonesia sebanyak 10.000 jemaah.
Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, pihaknya akan segera merespons tambahan kuota haji bagi Indonesia. “Tambahan kuota tersebut juga sudah masuk dalam sistem e-Hajj Saudi. Sebagai tindak lanjut, kami segera melakukan pembahasan dengan DPR,†ujar Lukman melalui keterangan tertulis, Selasa (16/4/2019).
Menurutnya, pembahasan dengan DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), perlu segera dilakukan karena penambahan kuota haji berimplikasi pada sejumlah hal yang kompleks. Pertama, terkait biaya penyelenggaraan.
Sebelumnya Kemenag dan DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440 H/2019 M sebesar Rp35.235.602 atau setara USD2.481. Rinciannya adalah 204 ribu jemaah haji reguler dan 17 ribu jemaah haji khusus.
“Bersama DPR, kami sudah menyepakati biaya haji 2019 menggunakan dana optimalisasi sebesar Rp7,039 triliun untuk 204 ribu jamaah. Itu artinya untuk 10 ribu jamaah baru sebagai tambahan kuota diperlukan tambahan biaya tak kurang dari Rp346 miliar,†katanya.
Dampak kedua, penambahan kuota jemaah haji adalah pada jumlah petugas. Dalam hitungan Kemenang, paling tidak ada penambahan sekitar 125 petugas kloter. “Maka perlu dibahas kembali hal-hal yang terkait dengan sumber biayanya,†tutur Lukman.
Dampak ketiga, penambahan kuota haji adalah pada pengadaan layanan baik di dalam negeri dan di Arab Saudi. Di dalam negeri, penambahan kuota akan memengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik.
