Krjogja.com - JAKARTA - Para perempuan bisa berada dalam ruang pengambil keputusan agar bisa mewujudkan pembangunan yang inklusif. Demikian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, pada Seminar nasional bertajuk Inovasi Kepemimpinan Perempuan di Sektor Pendidikan dan Daerah di Gedung BJ Habibie Kompleks BRIN, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
"Perempuan harus memiliki akses untuk terlibat dan ikut serta mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kebijakan program dan anggaran serta melakukan kontrol terhadap implementasinya," katanya.
Saat ini perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan dan kebijakan, maka muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif.
Menurutnya, kepemimpinan perempuan yang berperspektif gender dan peduli hak anak harus tumbuh dan didukung oleh semua pihak.
"Kita tidak mengesampingkan peran laki-laki karena bagaimanapun kemajuan perempuan tidak bisa dilepaskan dengan partisipasi, peran, dan dukungan laki-laki," ujarnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya yang dilakukan agar perempuan mampu memajukan dirinya sendiri dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan demi mewujudkan yang adil demikian juga sejahtera.
Dalam tiga periode pemilihan anggota legislatif, perempuan yang berhasil menjadi wakil rakyat setiap periode pemilihan umum mengalami peningkatan, tapi sampai dengan periode terakhir tahun 2019 sampai dengan 2024 afirmasi 30 persen keterlibatan perempuan masih belum tercapai.
