Rizal Damanik mengatakan, sebagai media pembelajaran ke dunia internasional, BKKBN melalui Pulin juga mengembangkan program Ambassador Talk dan Ambassador Goes to Kampung KB.
Baca Juga: Ngaku Petugas Pendata Bantuan, Pencuri Gasak Sejumlah Rumah Lansia
Bukan hanya berdampak positif bagi BKKBN, namun program-program yang dikembangkan itu juga memberikan banyak manfaat, di antaranya promosi bagi destinasi wisata tempat para Duta Besar melakukan kunjungan lapangan.
Lebih jauh Rizal Damanik mengemukakan tentang penyelenggaraan PPD yang beranggotakan 26 negara, dengan delapan negara sebagai Executif Committee (Banglades, Afrika Selatan, Cina, Indonesia, Benin,
Kenya, Tunisia, Maxico).
Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia mengusulkan agar uang keanggotaan sebesar US$20.000/negara (atau sekitar total US$ 520 ribu/tahun) dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga kegiatan PPD lebih dinamis. Dana anggota yang tersimpan itu, sesuai usulan Indonesia, dialokasikan untuk anggaran sekretariat dan executive committee. Sisanya secara bergiliran selama tiga tahun ke negara anggota PPD. "Dibagikan sebagai dana stimulan. Dibagi secara bertahap ke negara anggota dalam periode waktu tiga tahun," ujar Rizal Damanik.
Usulan Indonesia mendapat tanggapan positif negara-negara Afrika. Proporsi idealnya, menurut Rizal Damanik, 65-70 persen untuk kegiatan yang dikelola anggota. Sisanya 30-35 persen berjalan untuk sekretariat dan direktur eksekutif yang saat ini sedang dalam pemilihan.
"Kalau nantinya konsep Indonesia bisa diadop, maka kunjungan antar negara bisa jalan. Sejauh ini, dari 26 negara anggota kegiatannya hanya rutinitas, tidak ada terobosan," jelas Rizal Damanik.
PPD akan melakukan kembali pertemuan di tingkat executif comittee pada Oktober 2023 di Zimbabwe. Tujuannya, mengonkritkan hasil pembahasan pada pertemuan Daka, dan sekaligus membahas kegiatan yang belum terlaksana akibat pandemi Covid-19.
Baca Juga: Bima Sinung Ungkap Rencana Usai Tak Lagi Bersama PSIM
PPD Ke-38
Pembukaan Pertemuan Tahunan Partners In Population and Development (PPD) ke-38 berlangsung di hotel Pan Pacific Daka, Banglades, pada 8 Agustus 2023, mengangkat tema sentral bagaimana PPD menyikapi penduduk ke delapan miliar dunia, bagaimana pula memenuhi kesejahteraan mereka.
Dihadiri anggota executive Committee PPD, termasuk Indonesia diwakili Deputi Lalitbang BKKBN RI, pertemuan ini membahas isu global kependudukan dan pembangunan serta organisasi internal PPD.
Indonesia memainkan peran penting sebagai bendahara PPD dan mendapatkan hak vote untuk pengambilan keputusan organisasi internasional PPD.
Pada hari kedua, pertemuan berupa rapat tahunan PPD, dengan agenda treasurer meeting di mana BKKBN sebagai bendahara PPD berkoordinasi dengan para pengelola keuangan PPD perihal kebijakan penganggaran institusi PPD. Dilanjutkan audiensi dengan Kedubes RI di Daka.
Pada hari ketiga pertemuan diisi dengan pembahasan atas laporan sekretaris, bendahara, Direktur Eksekutif PPD, menyepakati AWP 2023, respons hasil audit, dan rencana kolaborasi Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) antar negara. (Ati)
