Krjogja.com -Jakarta - Regulator negara dan dewan perencanaan China menerbitkan versi baru dari “daftar negatif” yang melonggarkan hambatan untuk masuk ke China. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini mengurangi jumlah industri yang dibatasi menjadi 106 dari 117.
Mengutip CNBC daftar negatif itu menetapkan industri yang aktivitasnya dibatasi atau dilarang oleh investor asing. Daftar ini pertama kali dikeluarkan pada 2018 oleh China. Pelonggaran ini terjadi seiring tarif AS mengancam tekanan lebih besar pada ekonomi China yang sudah bergoyang akibat konsumsi domestik yang lemeha dan krisis utang di sektor properti.
Komisi Pembangunan dan Reformasi China (NDRC) mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis pekan lalu kalau daftar 2025 menurunkan ambang batas masuk merangsang vitalitas pasar.
NDRC menyebutkan, sejumlah bidang telah diliberalisasi sebagian, termasuk produk televisi, layanan telekomunikasi, layanan informasi daring untuk farmasi dan perangkat medis. Selain itu, penggunaan obat-obatan radioaktif oleh lembaga medis, dan impor benih hutan.
Pemerintah daerah juga didorong untuk memberikan akses yang lebih besar di berbagai bidang seperti transportasi dan logistik, pengiriman barang, dan layanan penyewaan kendaraan.
Akses pasar untuk investasi pada kendaraan udara nirawak dan produk tembakau baru, seperti rokok elektrik, dimasukkan dalam daftar negatif untuk "memastikan keuntungan bersih yang aman", kata regulator, tanpa memberikan perincian lebih lanjut.
Baca Juga: Minuman Jadul, Es Badeg Semakin Sulit Ditemukan
Pada Februari, Tiongkok mengatakan akan lebih jauh mendobrak hambatan investasi dan merevisi daftar negatifnya untuk akses pasar sesegera mungkin.
Sebelumnya, The International Monetary Fund (IMF) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan sejumlah negara ekonomi utama di Asia. Ini menandakan bakal terjadi perlambatan ekonomi global akibat kekhawatiran perang dagang.
IMF menurunkan proyeksi pertumbuhannya negara ekonomi utama Asia di 2025, dengan alasan ketegangan perdagangan dan "ketidakpastian kebijakan yang tinggi."