KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Keikutsertaan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Karanganyar dinilai penting dalam pengawasan pemilu. Sebab, unit tersebut akan mengedukasi perempuan dan anak supaya tidak terjebak politik praktis.
Dalam audiensinya dengan Polres, Bawaslu mengingatkannya ihwal peran penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) saat pemilu mendatang. Wadah Gakkumdu berisi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
"Pada tahun lalu, Gakkumdu sudah ada peran dari kepolisian. Namun kami meminta peran itu pada tahun 2024 ditambah perlindungan perempuan dan anak (PPA). Sebab banyak kejadian, anak-anak dan perempuan dilibatkan berkampanye. Ini sudah melanggar etika dalam berpolitik," kata Ketua Bawaslu Karanganyar Nuning Ritwanita Priliastuti, Minggu (15/5/2022).
Ia menyebut anak-anak yang berada di kegiatan kampanye, merupakan pemandangan memprihatinkan. Menurutnya, anak-anak yang belum cukup usia berdemokrasi tak seharusnya ikut kampanye politik. Sedangkan kehadiran perempuan di kegiatan kampanye sering hanya dijadikan simbol seksualitas.
"PPA di penegakan hukum terpadu diharapkan mengedukasi dan mengantisipasi terjadi pelanggaran pemilu," katanya.
Di audiensi di aula Wira Satria I Mapolres Karanganyar, Bawaslu sekaligus mengenalkan para komisioner. Bawaslu menyampaikan persiapan pemilu tahun 2024 ini akan dimulai pada bulan Juni 2022.
