Bupati Sukoharjo Canangkan RKPD 2023 Tahun Inovasi Bagi Pemerintah Daerah

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Bupati Sukoharjo Etik Suryani membuka acara forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023. Kegiatan digelar di Auditorium Gedung Menara Wijaya Lantai 10 Pemkab Sukoharjo, Senin (24/1/2022).

Etik Suryani dalam sambutannya mengatakan RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pelaksanaan forum konsultasi publik ini pada hakekatnya merupakan mandat dan pelaksanaan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyiapan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang akan dirumuskan dalam RKPD. Prosesnya dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah, untuk memperoleh masukan dan saran terhdap kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan.

"Dengan demikian forum konsultasi publik ini merupakan sarana rembug bareng terhadap berbagai permasalahan yang ada di daerah dan merumuskan kapasitas yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo," ujarnya.

Capaian kinerja pembangunan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 menunjukan progres yang menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian indikator makro pembangunan yang ada. Data tahun 2021 menunjukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo sebesar 77,13. Angka tersebut lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional bahkan terbaik nomor satu se Jawa Tengah untuk tingkat kabupaten.

Tingkat pengangguran terbuka 3,32 persen terbaik ketiga se Provinsi Jawa Tengah dan angka kemiskinan meskipun ada kenaikan sebesar 0,5 persen dari 7,68 persen di tahun 2020 menjadi 8,23 persen di tahun 2021. Capaian tersebut masih rendah jika dibandingkan capaian kabupaten kota di wilayah Subosukowonosraten serta provinsi dan nasional.

Etik Suryani melanjutkan dari capaian diatas, kemiskinan perlu mendapat perhatian yang serius dari kita semua. Tidak dipungkiri pandemi virus Corona berdampak pada kesejahteraan masyarakat Sukoharjo, sehingga pemulihan ekonomi pasca pandemi virus Corona harus sangat diprioritaskan.

Pemerintah daerah akan selalu mengupayakan agar capaian kinerja juga dibarengi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan atau reformasi birokrasi daerah, menjadi lebih adaptif terhadap segala dinamika yang terjadi terutama pada saat menghadapi kondisi pandemi ini.

"Melalui forum ini saya mengajak kepada semua pemangku kepentingan di daerah untuk terus bersemangat bagi membahu bekerja keras untuk mewujudkan Kabupaten Sukoharjo yang lebih makmur," lanjutnya.