SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Pendataan terhadap pemudik masih terus dilakukan oleh petugas. Pemkab Sukoharjo belum mengetahui berapa angka pemudik sudah masuk wilayah Sukoharjo. Diperkirakan angka dan kondisi kesehatan pemudik di masing masing desa, kelurahan dan kecamatan berbeda. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Sukoharjo berharap tidak terjadi ledakan kasus positif virus Corona.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Budi Santoso, Selasa (27/4/2021) mengatakan, proses pendataan pemudik masih dilakukan oleh masing masing pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan. Pemkab Sukoharjo belum mengetahui berapa akumulasi pemudik yang sudah masuk wilayah Sukoharjo. Kondisi tersebut juga membuat Pemkab Sukoharjo belum mengetahui kondisi masing masing pemudik yang sudah masuk wilayah Sukoharjo.
Budi Santoso memperkirakan angka akumulasi pemudik yang sudah masuk wilayah Sukoharjo di masing masing desa, kelurahan dan kecamatan berbeda. Sebab pergerakan pemudik juga dipengaruhi salah satunya jumlah penduduk di masing masing wilayah serta pergerakan aktivitas kerja merantau ke luar daerah.
Pemkab Sukoharjo berharap data angka pemudik bisa segera diketahui dalam waktu dekat. Pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan diminta secepatnya menyampaikan laporan perkembangan akumulasi pemudik.
"Masih proses ditingkat desa, kelurahan dan kecamatan. Data jumlah pemudik yang sudah masuk wilayah Sukoharjo sangat diperlukan ditengah kebijakan pemerintah menerapkan larangan mudik Lebaran. Jangan sampai terjadi ledakan kasus positif virus Corona," ujarnya.
Pemkab Sukoharjo sendiri sudah meminta pada pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan melakukan pendataan pemudik di wilayahnya masing masing. Dalam proses pendataan tersebut juga melibatkan pengurus RT dan RW. Budi Santoso mengatakan, dari data nanti akan bisa diketahui tidak hanya berkaitan dengan angka pemudik saja, namun juga kepatuhan berkaitan dengan kebijakan larangan mudik Lebaran dari pemerintah pusat. Data juga akan dipakai sebagai pembanding kejadian serupa tahun 2020 dan tahun 2021.
"Seharusnya jumlah pemudik menurun tahun ini karena ketatnya pengawasan dari pemerintah pusat. Tapi tetap kami lihat di lapangan seperti apa sambil menunggu data dari pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan," lanjutnya.
Budi Santoso menambahkan, Pemkab Sukoharjo meminta pada Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mudik Lebaran. Pada ASN juga diminta membantu memberikan sosialisasi pada masyarakat termasuk keluarga tidak mudik Lebaran dulu.
"Pengawasan terhadap ASN untuk tidak mudik maupun menerima pemudik sudah diperketat sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat," lanjutnya.
Camat Grogol Bagas Windaryatno mengatakan, pendataan terhadap pemudik terus dilakukan. Para pemudik didata berkaitan dengan identitas kependudukan, daerah asal dan kondisi kesehatannya. Pemerintah Kecamatan Grogol meminta pada pemerintah desa dan pengurus RT dan RW untuk bertindak sesuai kebijakan pemerintah dengan menanyakan kondisi kesehatan dan kelengkapan dokumen berupa hasil rapid test antigen pemudik.
"Pak RT dan RW dan pengurusnya jangan takut tanyakan kelengkapan dokumen hasil rapid test antigen. Selanjutnya meminta pemudik menjalani karantina mandiri selama lima hari. Terus masih didata jumlah pemudik," ujarnya.
