Krjogja.com - Fenomena pengamen dan manusia silver, banyak bermunculan di perempatan lampu merah jalanan ibukota Jakarta. Mayoritas di antara mereka merupakan anak-anak usía sekolah.
Mereka memilih hidup di jalanan dan tidak melanjutkan pendidikan, bahkan sebagian di antaranya belum pernah mengenyam bangku sekolah. Kelompok ini dikenal dengan istilah Anak Tidak Sekolah (ATS), sebuah fenomena sosial yang memprihatinkan di tengah upaya mewujudkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dasboard ATS yang dirilis oleh Kemdikbudristek menyajikan angka fantastis Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi DKI Jakarta. Merujuk data pada tanggal 13 Oktober 2024, pukul 10.20 WIB, ATS di DKI Jakarta mencapai 104.553 orang.
ATS ini dibagi dalam 3 kategori, meliputi anak yang belum pernah bersekolah (BPB), anak yang drop out (DO), dan anak yang lulus namun tidak melanjutkan (LTM). BPMP DKI Jakarta berupaya mengadvokasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk bersama mengurai permasalahan ATS ini.
Rangkaian kegiatan-pun telah dilakukan, mulai dari Focus Group Discussion (FGD) Lintas Sektoral, Bimtek Pencegahan dan Penanganan ATS, Pendampingan Pemanfaatan Dashboard ATS untuk Verval Data ATS, Koordinasi Hasil Advokasi bersama SKPD terkait guna mendorong terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), serta merumuskan strategi lintas sektoral yang perlu dilakukan.
Segenap pemangku kepentingan dilibatkan dalam kegiatan itu, dari unsur otoritas pusat terdiri dari Bappenas, Kemendagri, hingga Pusdatin Kemdikbudristek. Selain itu dari unsur Pemda melibatkan Bappeda dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
Diskusi lintas sektoral dilakukan untuk membentuk tim lintas sektoral yang kemudian merumuskan strategi-strategi yang perlu dilakukan secara kolaboratif dan terencana. Semua unsur pemangku kepentingan telah menegaskan komitmennya untuk bersama menjalin sinergi mengentaskan ATS di DKI Jakarta.
Alasan Tidak Sekolah
Berbagai alasan melatarbelakangi anak-anak di Jakarta untuk tidak bersekolah, yang paling mencolok karena faktor ekonomi. Sebagian keluarga di DKI Jakarta yang harus berjuang keras untuk sekedar menyambung hidup sehari-hari, memiliki persepsi bahwa pendidikan anak adalah beban bagi keluarganya.
Walhasil, keluarga pada kelompok ini memerankan anak-anaknya untuk bekerja membantu orang tua mereka. Sayangnya, anak-anak mereka harus mengorbankan masa depannya, karena tidak diberikan kesempatan untuk bersekolah.
Selain masalah ekonomi, kekurangan akses dan fasilitas pendidikan dapat menjadi penghalang anak-anak ibukota untuk mengenyam sekolah. Di beberapa kawasan, selain jarak yang dianggap terlalu jauh, kualitas pendidikan yang ditawarkan dinilai tidak memenuhi harapan.
Oleh karena itu, sebagian masyarakat ibukota merasa bahwa menempuh pendidikan di sekolah tidak memberikan nilai tambah yang sebanding dengan waktu dan pengorbanannya. Walhasil, banyak keluarga yang tidak memprioritaskan pendidikan formal sekolah bagi anak-anaknya.
Pendekatan Lintas Sektoral
Solusi yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak dibutuhkan untuk mengatasi masalah ATS. Pendekatan lintas sektoral diperlukan karena masalah ATS tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, namun juga lekat dengan kendala ekonomi, kesehatan, hukum dan sosial.
Identifikasi, validasi, dan verifikasi perlu dilakukan atas data yang tersedia pada dashboard ATS. Dengan demikian dapat memetakan strategi yang perlu dilakukan untuk mengintervensi dengan solusi yang tepat sesuai dengan akar masalah ATS.
