KRjogja.com - YOGYA - Rencana pemerintah untuk kembali menyiapkan langkah menuju redenominasi atau penyederhanaan digit rupiah kembali menuai perhatian. Wacana yang sempat menimbulkan reaksi pro dan kontra di masyarakat ini dinilai sebagai langkah positif, namun memerlukan persiapan yang sangat matang agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi.
"Wacana redenominasi sebenarnya efektif untuk meningkatkan efisiensi, mobilitas, dan modernisasi. Apalagi rencana redenominasi itu sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan target penyelesaian pada tahun 2027 mendatang. Meski targetnya masih lama dan belum ada kepastian kapan kebijakan akan diberlakukan. Tapi persiapan harus dilakukan sejak dini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan," kata Pengamat ekonomi sekaligus dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi UMBY, Widarta, MM CDMP di Yogyakarta, Rabu (12/11/2025).
Baca Juga: Tambahan Lampu SSA Dipasang Desember, PSIM Targetkan Dipakai Lawan PSBS
Menurutnya, kunci kesuksesan program redenominasi terletak pada sosialisasi yang baik. Apabila sosialisasi berjalan dengan baik dan masyarakat siap menerima kebijakan itu, bisa menjadi modal yang bagus. Kesiapan tersebut penting mengingat 90 persen transaksi di Indonesia masih transaksi tunai.
"Saya kira masalah utamanya adalah potensi kepanikan di kalangan rakyat apabila sosialisasi tidak dilakukan secara baik, terutama saat masyarakat menghadapi mata uang baru. Selain kepanikan, risiko kenaikan harga barang juga perlu diperhatikan. Penghilangan angka nol, misalnya dari Rp 10.000 menjadi Rp 10, bisa menjadi celah bagi oknum yang ingin menaikkan harga," terangnya.
Baca Juga: Banyak Bencana Alam, Ketua Komisi A DPRD Bantul: Tolong Tingkatkan Kewaspadaan
Widarta menekankan, implementasi dari redenominasi tetap harus memperhatikan waktu yang tepat. Termasuk mempertimbangkan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis, yang didalamnya terkait dengan IT. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus dipastikan diterapkan dalam kondisi ekonomi yang stabil, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu salah satu tantangan terbesar dari kebijakan redenominasi berkaitan dengan sosialisasi.
"Redenominasi tidak bisa berjalan tanpa mempertimbangkan persiapan matang, jadi perlu waktu. Khususnya untuk sosialisasi, jangan sampai ini menjadi bumerang bagi perekonomian yang mulai meningkat," tegas Widarta.
Baca Juga: Rifki Listianto Pimpin DPD PAN Kota Yogyakarta
Ditambahkannya, redenominasi membutuhkan waktu bagi pasar untuk melakukan penyesuaian harga. Pengusaha membutuhkan waktu dan biaya yang banyak dalam proses penyesuaian harga. Apabila biaya operasional ini dibebankan pada harga barang, dikhawatirkan kembali memicu kenaikan harga.
"Redenominasi membutuhkan waktu peralihan, apabila terbiasa dengan sistem yang telah berjalan akan sulit menyesuaikan kebijakan baru.Jadi kunci dari redenominasi adalah sosialisasi dari pemerintah dan pejabat terkait kepada masyarakat agar mereka tidak panik," tambahnya. (Ria)
