KRjogja.com - JAKARTA - Dalam rangka menyambut peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Diksi PKPLK) menegaskan komitmennya menghadirkan Pendidikan Bermutu untuk Semua melalui penguatan pendidikan inklusif.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Diksi PKPLK, Tatang Muttaqin, dalam kegiatan Coffee Morning bersama media di Sunyi Coffee, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Sunyi Coffee menjadi tempat istimewa dalam menyambut HDI, mengingat barista di kafe tersebut adalah para tunarungu.
Baca Juga: OJK Sempurnakan Panduan AI dalam Industri Keuangan, Ikut Standar OECD
Tatang menekankan pentingnya memperkuat sistem pendidikan inklusif, mulai dari proses identifikasi hingga intervensi. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah adalah memastikan layanan inklusif menjangkau seluruh anak dengan kebutuhan khusus.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan identifikasi yang tepat. Identifikasi yang baik akan langsung berdampak pada intervensi yang lebih efektif, sehingga perkembangan anak dapat dipercepat,” ujarnya di kedai kopi yang seluruh karyawannya merupakan penyandang disabilitas tuli.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan khusus tidak hanya berkaitan dengan hambatan fisik, tetapi juga mencakup kondisi yang tidak selalu terlihat, seperti aspek psikologis, emosional, intelektual, hingga sosial.
“Ada yang tampak secara fisik dan mudah teridentifikasi, tetapi banyak juga kebutuhan yang baru muncul dalam proses pembelajaran. Di sinilah pentingnya guru memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan deteksi dini,” kata Tatang.
Tatang juga menyoroti keterbatasan guru yang memiliki kompetensi khusus. “Ruang kelasnya ada, fasilitasnya cukup, tetapi jumlah gurunya belum memadai.
Oleh karena itu, kami terus memperkuat pelatihan agar semakin banyak guru memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri dalam menangani anak berkebutuhan khusus,” ujarnya.
Pemerintah, lanjutnya, terus berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kualitas guru pendidikan inklusif.
Baca Juga: Barcelona Jumpa Atletico, Hansi Flick Diminta Tunjukkan Kualitas
Selain itu, ia menegaskan pentingnya penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di daerah agar proses identifikasi lebih cepat dan tepat. “Identifikasi dilakukan di daerah, dan semakin kuat komitmen daerah maka semakin cepat anak-anak mendapatkan layanan. Pendidikan dasar ada di kabupaten/kota, sementara SMA/SMK berada di provinsi. Semua pihak harus bergerak,” tutur Tatang.
Dalam paparannya, ia juga menyinggung tren meningkatnya homeschooling. Menurutnya, pilihan tersebut harus tetap terkoneksi dengan sistem pendidikan agar perkembangan anak dapat terpantau. Ia menegaskan bahwa penerimaan masyarakat menjadi faktor penting. “Sekolah boleh terbuka, tetapi kalau masih ada orang tua yang menolak keberadaan anak disabilitas, maka pendidikan inklusif tidak akan berjalan. Edukasi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sangat penting,” katanya.
