KRjogja.com - SLEMAN - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil langkah di tengah sorotan publik atas praktik ilegal penggunaan obat-obatan manusia pada pasien hewan. Polemik ini memuncak pasca temuan inspeksi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mamuju yang mengindikasikan adanya tindakan kefarmasian tanpa kewenangan dan keahlian, yang berpotensi membahayakan kesehatan publik.
Untuk mengatasi celah hukum dan praktik berisiko ini, Fakultas Farmasi dan Fakultas Kedokteran Hewan UGM hari ini berinisiatif menggelar Focus Group Discussion (FGD) Tingkat Nasional.
Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan SDM, Prof. Dr.rer.nat. apt. Raden Rara Endang Lukitaningsih, S.Si., M.Si mengatakan acara ini bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan mendesak untuk menutup kesenjangan regulasi yang dapat memungkinkan penyalahgunaan obat manusia pada hewan.
"Persoalan administratif juga menjadi kendala serius. Saat ini, pelaporan obat manusia dilakukan ke BPOM, sementara obat hewan ke Kementan. Terjadi ketidaksamaan di sini," ujarnya di Ruang Auditorium Gedung APSLC Fakultas Farmasi UGM, Kamis (18/12/2025).
Prof Endang melanjutkan FGD ini secara efektif menjadi forum ilmiah yang melibatkan seluruh key stakeholders dari hulu ke hilir. Dalam hal ini sebagai Regulator: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, dan Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi Kemenkes. Dari organisasi profesi, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), bersama Unit Peminatan Non Teritorial yang terdampak. Dari Industri: Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), dan Medion Farma.
Kebijakan dalam penerapan penggunaan obat merupakan poin penting yang harus menjadi perhatian.
Baca Juga: Kampus Berdampak, Memperkuat Kontribusi Kemanusiaan
"Selain masalah legalitas, perbedaan fisiologi antara manusia dan hewan juga menjadi tantangan teknis bagi apoteker. Sehingga harmonisasi antara aturan dan pelaksanaan di lapangan diharapkan dapat terwujud," tambahnya.
Ia melanjutkan aturan main harus jelas untuk menghindari timbulnya pelanggaran dalam praktik kefarmasian. FGD ini adalah tahap awal dalam menyiapkan segala regulasi yang di perlukan.
"Kami akan menyusun dan menyampaikan Policy Brief brdasarkan keilmuan kefarmasian dan kedokteran hewan tentunya, dengan harapan arah pengambilan kebijakan nantinya berdasarkan pada keilmuan yang valid dan bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu," katanya.
Kolaborasi intensif ini merupakan bentuk perhatian dari seluruh pihak dengan memberikan Rekomendasi Policy Brief kepada pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, harmonisasi regulasi, mempercepat penyusunan aturan yang secara definitif dan harmonis mengatur tata kelola pengelolaan dan distribusi obat, terutama yang melibatkan penggunaan obat manusia pada hewan, di bawah payung konsep One Health.
Baca Juga: Bobol Warung, Gondol Uang Dihabiskan di Tempat Prostitusi
Usulan kebijakan masa transisi dengan mengatur langkah-langkah kebijakan transisi yang jelas dan terukur untuk menanggulangi celah praktik kefarmasian yang berisiko, sementara menunggu regulasi permanen disahkan.
Inisiatif UGM ini diharapkan menjadi momentum penentu bagi Pemerintah untuk segera menyusun tata kelola obat yang bertanggung jawab dan berbasis keahlian, demi menjamin kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara terintegrasi.
