kampus

Jelang Pemilu UWM Minta Etika Politik dan Hukum Ditegakkan

Kamis, 8 Februari 2024 | 11:33 WIB
Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc.


KRjogja.com - YOGYA - Dengan melihat berbagai penyimpangan jelang Pemilu 2024 diantaranya ketidaknetralan pejabat dan penyalahgunaan APBN untuk bansos dan upaya pemenangan salah satu Paslon Presiden/Cawapres maka Civitas Academica Universitas Widya Mataram (UWM) menyatakan sikap dengan meminta Presiden dan segenap Petinggi Negara menunjukkan kenegarawanan dan menjadi teladan dalam menegakkan etika politik dan hukum untuk membangun demokrasi yang baik di negeri ini.

"Mendesak semua Pejabat Negara dan Pengambil/Pelaksana Kebijakan, dari pusat hingga Daerah untuk tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk kepentingan politik keluarganya dengan berpihak pada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden," tegas Rektor UWM Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc dalam rilis pernyataan sikap yang diterima KRjogja.com, Rabu (7/2/2024).

Baca Juga: JCW Apresiasi Kinerja Kejati DIY dalam Penuntasan Mafia Tanah Kas Desa

Pernyataan sikap yang juga ditandatangani Dekan-dekan dari 4 Fakultas di UWM (Fakultas Ekonomi, Hukum, Isipol, Sains dan Teknologi) serta Ketua BEM UWM Abdurrahman juga mendesak Presiden Joko Widodo dan semua Pejabat Pemerintah, TNI, dan Polri untuk tidak menyalahgunakan otoritas dengan memanfaatkan dan mengerahkan sumber daya negara untuk kepentingan politik pragmatis golongan tertentu, termasuk menghindari politisasi dan personalisasi bantuan dari pemerintah.

Baca Juga: Hari Ini Cuaca Yogya Cerah Berawan, Namun Dua Wilayah Ini Punya Potensi Hujan

"Mengajak semua elemen Bangsa mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum agar berlangsung jujur, adil, dan damai, serta menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negara. Mengajak semua warga negara yang mempunyai hak suara untuk menggunakan haknya dengan memilih calon pemimpin sesuai dengan hati nuraninya, tanpa terpaksa atau dipengaruhi oleh siapapun dengan politik uang atau sejenisnya. Serta Mendesak penegak hukum untuk segera menangani kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu 2024 dan memastikan pemilu yang berintegritas sehingga terwujud," tegasnya. (Vin)

Tags

Terkini

Perlu 7 Pilar Fondasi Sistematik Kinerja Aset

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:20 WIB

Lagi, Dr Sihabul Millah Pimpin IIQ An Nur Yogyakarta

Sabtu, 20 Desember 2025 | 20:30 WIB

UMJ Perlu Melangkah ke Universitas Kelas Dunia

Selasa, 16 Desember 2025 | 09:15 WIB