Krjogja.com - YOGYA - Banyak ahli yang menilai kualitas demokrasi di Indonesia mengalami penurunan, dan agak drastis terutama selama lima tahun terakhir. Hal itu ditandai dengan menyempitnya ruang-ruang berdemokrasi (formal dan nonformal), termasuk keterbukaan informasi dan kebebasan berorganisasi.
Demikian disampaikan Sosilog UGM Dr Kuskridho Ambardi dalam Diskusi Publik bertema 'Merebut Kembali Demokrasi, Meretas Rute Politik Deliberasi' di Auditorium Lt. 4 Fisipol UGM, Selasa (30/4/2024).
Diskusi diselenggarakan oleh Departemen Sosiologi Fisipol UGM bersama dengan Social Research Center menghadirkan pembicara lain, Dr Sri Wiyanti Eddyono (Dosen Fakultas Hukum UGM) dan Dr Arie Sujito (Sosiolog UGM).
Baca Juga: 4.037 Peserta Ikuti UTBK - SNBT di ISI Yogya
Kuskrido menjelaskan tentang politik deliberasi atau demokrasi deliberasi. Menurutnya, esensi demokrasi deliberasi adalah mode membuat sebuah keputusan yang caranya spesifik yaitu bersifat inklusif.
Selain itu, peserta pembuat kebijakan dalam demokrasi deliberasi ini tidak dibatasi hanya elit politik saja, tapi inklusif. "Demokrasi deliberasi ini adalah kritik dari demokrasi prosedural atau elektoral yang sifatnya representatif (elitis)," ujarnya.
Dijelaskan Kuskrido, demokrasi deliberasi ini memberikan ruang baru yang lebih inklusif dan pada saat yang sama mode deliberatif ini mengeksplorasi opsi-opsi kebijakan politik (plus minusnya seperti apa).
Dan setiap orang (berkuasa atau tidak) diberi ruang yang sama untuk menyampaikan pendapat. Dengan cara ini maka dalam setiap kebijakan yang dibuat, pendapat setiap orang akan didengarkan.
"Contohnya, misalnya dalam pembangunan infrastruktur, pembebasan tanah, orang yang akan menjadi korban, suaranya harus didengarkan dan diberi ruang bersuara. Opsi-opsi kebijakan semua ditimbang plus minusnya, baru informasi yang banyak itu dipakai untuk membikin kebijakan. Mode deliberatif dalam politik/demokrasi inilah yang bisa kita ajukan dan dikembangkan, untuk bisa membuka ruang-ruang demokrasi itu," katanya.
Arie Sujito mengatakan, soal berdemokrasi, bangsa Indoneska perlu memperkuat kualitas representasi. Menurutnya, representasi partai politik memang penting, tapi ide tentang deliberatif mengajak untuk membumikan demokrasi.
Maka perlu upaya merepolitisasi demokrasi yang membawa demokrasi menjadi menu perbincangan keseharian masyarakat. "Repolitisasi demokrasi ini akan membuat demokrasi menjadi down to earth dan melahirkan gagasan yang mengcounter anggapan bahwa demokrasi itu hanya sekadar pemilu," ujarnya. (Dev)