KRjogja.com - YOGYA - Adanya perombakan kabinet yang mencakup penggantian beberapa menteri termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa sempat memicu reaksi pasar dan diskusi publik mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan.
Hal itu muncul karena ada kekhawatiran bahwa siapapun yang menjabat menteri keuangan akan menghadapi masalah yang serupa, termasuk tantangan dalam penanganan distribusi bantuan sosial, kontrol inflasi, dan pengelolaan utang negara.
"Reshuffle ini merupakan hal biasa. Tapi untuk ini memang agak aneh karena ini dipicu oleh demo belakangan ini dan ketidakpuasan terhadap DPR, yang berujung penjarahan ke kediaman beliau (Sri Mulyani). Selain itu masih belum jelas apakah Sri Mulyani benar-benar mundur atau dicopot. Adapun soal adanya IHSG yang sempat turun saya kira hanya shock saja atau dalam arti jangka pendek. Buktinya dari sisi Dollar tidak terlalu berpengaruh," kata Pengamat ekonomi sekaligus dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi UMBY Widarta MM CDMP di Yogyakarta, Selasa (9/9/2025).
Baca Juga: Sopir Bank Jateng Gelapkan Uang Rp 10 M, Kini Jadi Pesakitan
Widarta mengungkapkan, akhir-akhir ini sejumlah kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah dianggap kontroversial. Khususnya soal dominasi pajak dalam penerimaan negara.
Ketergantungan APBN terhadap pajak yang mencapai 70 persen sampai 80 persen berimplikasi langsung pada beban yang ditanggung masyarakat. Termasuk UMKM yang diminta untuk naik kelas, tapi belum sempat naik kelas justru pajaknya dinaikkan. Kondisi itu menjadi salah satu penyebab keresahan publik.
"Kalau saya menilai untuk prospek jangka panjang akan sangat bergantung pada kebijakan Menteri Keuangan baru.
Jadi harapan saya dan kita semua, nanti ekonomi ini akan segera pulih kembali ke arah yang lebih baik," ungkapnya.
Baca Juga: Safety Riding Digelar, Upaya Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Bantul
Pengamat Ekonomi dari UMBY itu menambahkan, ada dua hal utama yang harus segera diperhatikan Menteri Keuangan baru yaitu memberi kenyamanan dan kepercayaan pasar serta menstabilkan kondisi ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat dan hati-hati. Selain kedua hal itu pihaknya juga berharap agar pajak tidak dinaikkan secara berlebihan karena akan berdampak pada daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
"Saya kira yang pertama adalah bagaimana pasar dan masyarakat percaya. Karena dengan cara itu stabilitas ekonomi akan lebih terjaga dan pertumbuhan nanti tetap di atas 5 persen," jelasnya.
Sementara itu saat dimintai komentar soal pernyataan Purbaya yang menyebut target pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen, Widarta menilai target itu terlalu berat.
"Kalau saat ini saya kira agak berat ya, karena dulu kan awal Pak Prabowo juga (targetnya) 8,2 persen juga tidak pernah tercapai, malah terjadi penurunan kemarin," ujarnya. (Ria)