"Jarak waktunya dengan peminatan lokasi juga nggak ada. Menurutku, kita bakal lebih bisa terima kalau ada tim yang emang diterima di luar jawa, terutama dari 11 calon lokasi di luar jawa yang dirilis dpkm. Ini nggak ada sama sekali, rasanya kayak usaha dan tenaga yang kita keluarin selama persiapan itu gak dihargai sama sekali. Kalau emang dari awal mau fokusnya di dalam jawa, disampaikan sih seharusnya, biar kita tahu langkah yang harus kita ambil sejak awal. Ini rasanya udah gak dikasih napas dengan timeline yang padat itu, masih juga dikecewakan berkali-kali." ujarnya.
DPKM UGM memang disinyalir tengah melakukan efisiensi besar-besaran hingga terdampak pada pendanaan KKN-PPM UGM Periode 4.
KKN-PPM UGM yang harusnya bersifat pengabdian, perlahan terasa menjadi beban akibat tuntutan finansial yang mahal karena minimnya dukungan. Meskipun ada pilihan penempatan KKN di dalam Pulau Jawa, beberapa mahasiswa tetap ingin meneruskan pengabdian ke luar Pulau Jawa.
Imbas dari efisiensi anggaran ini, kemungkinan di masa mendatang tidak ada lagi Tim KKN-PPM UGM yang mengabdi di luar Pulau Jawa. UGM sebagai kampus dengan citra "merakyat" dan pionir program KKN di Indonesia seharusnya memberikan dukungan yang lebih maksimal kepada mahasiswa. (*)