WONOSOBO, KRJOGJA.com - Penanganan terhadap kasus stunting (kekurangan gizi kronis berakibat perlambatan pertumbuhan anak) di Kabupaten Wonosobo nampaknya harus menemui tantangan berat di massa pandemi Covid-19 ini. Apalagi prosentase penderita stunting masih jauh di atas standard World Health Organization (WHO), yaitu berada pada angka 32,5%. Melihat data tersebut, maka upaya penanganan dan pencegahan stunting di daerah menjadi semakin memdesak.
Kondisi tersebut diperparah dengan tidak bisa optimalnya peran posyandu di desa-desa selama massa pandemi Covid-19. Tercatat, hanya 18,7% kegiatan posyandu di Wonosobo yang berjalan normal selama pandemi Covid-19. Bahkan posyandu yang berhenti memberikan pelayanan sama sekali mencapai 43,5%, dan 37,23% posyandu lainnya mengalami penurunan kegiatan.
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat pun berupaya mendorong pihak swasta, terutama dunia usaha untuk berperan dalam mensukseskan program penanganan dan pencegahan stunting, yakni dengan mengajak seluruh pihak yang memiliki kewenangan untuk berkomitmen kuat mendukung program tersebut.
“Setidaknya dibutuhkan 6 langkah dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting ini, meliputi Integrasi program menjaga gizi seimbang, mengamankan rantai pasok pangan sehat dan bergizi bagi kelompok rentan, dan penyediaan layanan rutin gizi ibu, bayi dan balita,†tutur Bupati saat menyampaikan paparan di depan para peserta Rembuk Stunting bersama PT Danone Aqua Indonesia, LSM, dan sejumlah pihak terkait di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Kamis (6/5/2021).
Dalam kesempatan ini, Bupati juga menyebut pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan layanan rutin pencegahan kekurangan zat gizi dan suplementasi gizi mikro, serta pengambilan data tepat waktu dan informasi pembaruan keamanan pangan. Jadi, adanya kerjasama yang terjalin dengan PT Danone Aqua, LSM, Organisasi Sosial Masyarakat, dan dunia usaha ini, diyakini akan semakin menguatkan langkah strategis dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Wonosobo. “Kita mesti membulatkan niat dan mempertegas komitmen untuk bekerja bersama, bahu-membahu dan bergotong royong demi kemajuan pembangunan sumber daya manusia di daerah,†tegasnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Wonosobo One Andang Wardoyo juga menilai urgensi pencegahan dan penanganan stunting menuntut komitmen seluruh pihak terkait. Melalui forum Rembuk Stunting, Pemkab Wonosobo bersama masyarakat, perusahaan, LSM/NGO, dan para pihak lainnya berkomitmen untuk melaksanakan upaya-upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di daerah. Salah satunya dengan mengalokasikan penganggaran untuk percepatan pencegahan dan penanganan stunting bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, Dana CSR, dan sumber dana lain yang sah.
Dalam rangka menyukseskan program tersebut, lanjut Sekda, pihaknya menekankan agar semua desa dan kelurahan wajib menganggarkan program dan kegiatan melalui dana desa dan kelurahan, terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak, integrasi konseling gizi, ibu hamil, konseling balita sanitasi dan air bersih, perlindungan sosial dan layanan PAUD. “Para camat juga wajib melakukan fungsi koordinasi dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan di desa/kelurahan dengan menggunakan sumber daya yang ada di desa/kelurahan untuk kepentingan percepatan pencegahan dan penanganan stunting. Termasuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan. Hal itu harus terus dilakukan demi perbaikan dan pencapaian kinerja yang lebih optimal,†pungkasnya. (Art)
