BANTUL, KRJOGJA.com - Rencana Pergantian Antar Waktu (PAW) yang akan dilakukan kepada Anggota DPRD Bantul, Sukardiyono masih melalui proses dan tahapan yang panjang. Apabila proses pelantikan PAW tetap berjalan sebelum ada inkrah maka proses pelantikan ini dianggap cacat hukum.
Kuasa Hukum Sukardiyono, Tutung Tubagus W, SH Senin (8/6) menuturkan sesuai aturan hukum yang berlaku, partai harus menunggu inkrah pengadilan baru kemudian PAW dapat dilakukan. Adapun PAW tidak dapat dilakukan apabila dalam pengadilan belum terbukti ada kejelasan penyelesain persoalan.
"Kalau sampai proses pelantikan terjadi maka partai tersebut menabrak Undang-Undang. Pengurus partai saat ini banyak yang tidak kuasai materi dan aturan main mengurus partai sehingga banyak terjadi peluang kekacauan,"tambahnya lagi.
Tim kuasa hukum Sukardiyono Hermawan,SH menambahkan kasus sengketa hukum yang menimpa Sukardiyono dan Sefti Indra Dewi yang berujung pada rencana PAW anggota DPRD Gerindra ini merupakan permainan personal.
Adapun sesuai dengan AD/ART partai yang benar, PAW dilakukan dari DPC ke DPD baru ke DPP Gerindra. "Kalau ini dari personal langsung ke DPP ini tidak benar," jelasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Bantul Hanung Rahardjo menuturkan pihaknya telah mengirimkan surat ke Gubernur DIY terkait PAW. Adapun surat dikirimkan karena syarat administrasi telah sesuai. "Terkait proses lama atau tidak semua tergantung DIY," tegas Hanung.
Sekretaris DPC Gerindra, Darwinto menegaskan secara prinsip proses yang telah dilakukannya telah memenuhi persyaratan. "Kalau tidak memenuhi kaidah UU maka tidak mungkin dari DPRD menerima persyaratan kami dan langsung memproses," tegasnya. (Aje)
