PURWOREJO, KRJOGJA.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Purworejo menyayangkan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar (Satpol PP dan Damkar) setempat, Sabtu (4/4). Keberatan disampaikan Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiyabudi, Ketua Fraksi PDIP Tunaryo dan dua anggotanya Prabowo, serta Erwin Sulistiani yang mendatangi Kantor Satpol PP, Sabtu sore.
Dion Agasi Setiyabudi mengatakan, razia yang dilakukan Satpol PP tidak memiliki urgensi yang jelas. "Saya sepakat Perda tentang ketertiban PKL harus ditegakkan, namun dalam pandangan kami, seharusnya tidak dilakukan saat ini," tuturnya menjawab pertanyaan KRJOGJA.com.
Hal itu, lanjutnya, karena situasi ekonomi PKL saat ini karut marut sebagai imbas merebaknya Covid-19 di Indonesia. Seharusnya, kata Dion, pemerintah merangkul masyarakat dan memberi jalan keluar di tengah pandemi.
Dion juga mengaku sudah menghubungi Bupati Purworejo dan Sekretaris Daerah (Sekda) Purworejo terkait adakah instruksi menertibkan PKL di masa pandemi. "Tidak ada instruksi Bupati untuk razia. Saat kita kesulitan menghadapi pandemi, justu Satpol PP merazia rakyat kecil yang juga sedang kelabakan mencukupi kebutuhannya," tegasnya.
DPRD akan mengundang Satpol PP dan Damkar untuk meminta penjelasan atas kebijakan penertiban PKL itu. "Akan kami surati secara resmi, kita undang ke DPRD untuk didengar penjelasannya," ucapnya.
Ketua Fraksi PDIP Tunaryo menambahkan, pihak Satpol PP dan Damkar seharusnya bijak dalam menegakkan aturan di tengah kondisi pandemi seperti sekarang. "Saat orang-orang galang dana melakukan aksi sosial membantu rakyat menghadapi situasi sulit, seharusnya buat kebijakan yang tidak mengorbankan rakyat kecil," ungkapnya.
Satpol PP dan Damkar menggelar razia PKL dan menertibkan sejumlah pedagang yang berjualan di kawasan perkotaan. Mengetahui adanya razia, Fraksi PDIP yang baru melaksanakan bakti sosial penanggulangan Covid-19 di pasar tradisional, mendatangi Kantor Satpol PP dan Damkar Purworejo. Namun, para anggota dewan itu tidak berhasil menemui kepala Satpol PP atau pejabat yang berwenang melakukan penertiban. (Jas)
