PURWOREJO, KRJOGJA.com - Kebijakan regruping SD Plipir menuai polemik. Warga menolak kebijakan penggabungan SDN Plipir. Mereka memasang spanduk yang mengekspresikan penolakan regruping dipasang warga di sekeliling pagar sekolah.
Warga kecewa dengan kebijakan itu antara lain karena alasan SD Plipir merupakan satu-satunya sekolah di desa. "Memang secara umum warga kecewa mengetahui ada kebijakan itu, namun saya baru tahu kalau mereka akhirnya mengekspresikannya dengan memasang spanduk di sekolah," ungkap Kepala Desa Plipir, Ashuri, kepada KRJOGJA.com, Selasa (4/2).
 Â
Ashuri juga mengaku menyayangkan kebijakan itu karena dinilai menyusahkan warga. Sebagian orang tua yang tidak memiliki kendaraan harus berjalan kaki mengantar anaknya ke sekolah baru. Meski dilintasi jalan provinsi, katanya, angkutan umum jarang melintas pagi hari menjelang jam pelajaran dimulai. "Daripada terlambat akhirnya diantar, lalu karena masih baru, anak biasanya minta ditunggu sehingga pekerjaan orang tua terganggu. Selain itu, jalan kaki juga berbahaya mengingat jalur provinsi, ramai kendaraan dan banyak yang ngebut," paparnya.
Ashuri tidak bisa berbuat banyak karena pemerintah memiliki aturan dan dasar yang kuat untuk menjalankan kebijakan itu. "Desa sudah berupaya menyampaikan aspirasi warga. Tetapi, karenasudah sistem dan aturannya begitu, kami tidak bisa apa-apa," tandasnya.(Jas)
