MAGELANG, KRJOGJA.com - Sebanyak 21 Muspika se Kabupaten Magelang, dikumpulkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat, di Hotel Atria Jumat (15/02/2019). Mereka dikumpulkan sebagai bagian upaya menjaga netralitas ASN, TNI dan jajaran Polri diwilayah ini, menjelang digelarnya Pemilu 2019 besok.
"Mereka kami kumpulkan sebagai respon informasi warga yang menduga adanya kepala desa dan ASN yang tidak netral diwilayah ini. Padalah, sesuai aturan perundang-undangan, mereka harus netral. Karena itu, seluruh anggota Muspika diwilayah ini, kami kumpulkan agar menegaskan kepada bawahannya untuk mentaati undang-undang," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Sholeh, Minggu (17/02/2019).
Bawaslu, kata Habib untukmenyebarluaskan semangat netralitas ASN tersebut diwilayah masing-masing. "Apalagi sekarang, trennya begitu. Kades itu yang paling rawan, karena para politisi ini jalan keliling terus, jadi mereka terpengaruh. Pertama mereka harus netral terlebih dahulu dan dapat membantu kita sosialisasi, menjaga netralitas kades dan perangkat desa di wilayah masing-masing," pintanya.
Dalam rapat koordinasi persiapan kemarin, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan akan pelanggaran Pemilu 2019. Seperti di Kecamatan Muntilan yang saat ini dikenal sebagai wilayah yang rawan pelanggaran, karena masyarakat di sana yang juga aktif. Kemudian Salaman, dan Borobudur yang tak luput dari sasaran lokasi kampanye dari para calon.
"Pemetaaan kerawanan kami lakukan, Seperti Muntilan, masyarakatnya aktif lewat media sosial, dan malah Mertoyudan relatif adem. Kecamatan Muntilan saat ini masih rawan, termasuk Salaman, Borobudur, yang banyak jadi lokasi kampanye," katanya. (Bag)
