KEBUMEN, KRJOGJA.com -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah sangat mendukung usulan tentang kenaikan kepala daerah di tanah air yang sangat signifikan dari gaji yang mereka saat ini, demi menghindari terjadinya korupsi.
"Seperti saat Kolaborasi Nasional Tunas Integritas III Tahun 2017 di Papua, ada yang menginginkan agar gaji bupati dan walikota yang saat ini hanya berkisar Rp 6 juta sampai Rp 7 juta per bulan dinaikkan hingga mencapai Rp 200 juta per bulan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Siswo Laksono MKn saat mewakili Plt Gubernur Jawa Tengah untuk memberikan sambutan dalam pembukaanÂ
Kolaborasi Nasional Tunas Integritas (KNTI) I Tahun 2018, di Aula Hotel Mexolie Kebumen, Selasa (20/03/2018).
Selanjutnya Siswo Laksono mengungkapkan bahwa sejumlah upaya pencegahan korupsi telah dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah, dalam beberapa tahun terakhir ini. Diantaranya berupa Pelatihan Integritas di KPK bagi para walikota/bupati se Jawa Tengah, pengadaan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa.Â
Juga, mendukung penuh upaya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beserta semua kejaksaan negeri di Jawa Tengah dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para aparat desa dan ASN yang melakukan
perbuatan korupsi.
"OTT terhadap para perangkat desa saat ini biasanya terkait penyelewengan dana desa. Penyewengan dana desa bisa terjadi akibat tergiurnya pelaku terhadap banyaknya uang yang berhasil diperoleh desa dari program dana desa dan alokasi dana desa. Ibaratnya dulu di desa tak ada uang tapi sekarang banyak uang. Perubahan itulah yang membuat mereka tergoda untuk menyalahgunakannya," ujar Siswo. (Dwi)
