MAGELANG, KRJOGJA.com - Terkait baliho berisi program pemerintah oleh salah satu paslon dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih terpasang disejumlah lokasi, terus memicu komplain sebagian masyarakat yang ditujukan kepada pengawas pemilu.
"Warga mengeluhkan kenapa masih ada baliho program pemerintah bergambar calon, padahal ini masuk masa kampanye," kata ketua Panwaskab Magelang M Habib Shaleh, Rabu (21/02/2018).
Dari data pihaknya, saat ini masih ada 120 baleho berukuran besar yang dipasang sejumlah instansi di bawah Pemkab Magelang dan anonim. “Ini yang memicu komplain dari masyarakat kepada kami selaku Panwas,†ujarnya.
Terkait hal itu, pihaknya telah memberikan himbauan melalui Sekda kepada dinas/OPD pemasang baliho agar segera menurunkan paska penetapan Calon Bupati oleh KPU (12/2) lalu. "Kita sudah minta agar baliho yang menampilkan gambar paslon diturunkan dalam jangka waktu 1 x 24 jam, namun hingga saat ini belum diturunkan atau ditutup kain putih," ungkapnya.
Meskipun baliho tersebut berisikan program pemerintah, namun tetap harus diturunkan. Pasalnya bupati dan wakil bupati petahana saat ini sudah cuti diluar tanggungan negara. "Setelah ditetapkan sebagai salah satu paslon, mereka tidak berhak lagi menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apa pun," imbuh Kordiv Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu, Panwaskab Magelang, H Fauzan Rofiqun.
Disampaikan Fauzan, pihak Panwas hanya memiliki kewenangan sebatas himbauan dan rekomendasi ke instansi pemasang. “Minggu kemarin kami juga sudah bertemu dengan Sekda Kabupaten Magelang dan menyampaikan hal ini. Kami minta agar baliho-baliho tersebut segera diturunkan," pungkasnya. (Bag)
