PURWOREJO, KRJOGJA.com - Menjelang penerapan Permenhub 108 tahun 2017, baru satu badan hukum yang mengajukan izin menyelenggarakan taksi online di Kabupaten Purworejo. Namun pemerintah belum memberi izin sebelum melihat angka kebutuhan taksi di Purworejo.
"Badan hukum yang mendaftar adalah PT Bagelen Putra Manunggal, gabungan Koperasi Primkopol, Primkopad dan Hika. Baru satu yang ajukan izin, namun masih akan diverifikasi,"ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dinhub) Kabupaten Purworejo, Drs Agus Budi Supriyanto, kepada KRJOGJA.com, Jumat (19/1).
Agus menjelaskan belum ada badan hukum lain yang mengajukan permohonan izin. Bahkan komunitas taksi online Grab yang telah beroperasi di Purworejo juga belum mengajukan. Sama halnya Grab, koperasi taksi Kopada dan Sindoro juga belum mengajukan.
Menurutnya, pemerintah provinsi memberi izin setelah pemkab melakukan perhitungan kebutuhan taksi di Purworejo. Dinhub Purworejo pernah menghitung kebutuhan taksi bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP). Perhitungan dilakukan ketika taksi Kopada akan beroperasi di Purworejo beberapa tahub lali. "Hingga tahun 2019 kebutuhan diperkirakan 60 mobil, sekarang baru ada 30. Hitungan ini jadi dasar, tapi kami tetap akan menghitung kondisi terkini di lapangan," katanya.
Pemkab Purworejo berencana tegas menerapkan Permenhub 108/2017 itu. Aturan seperti operator berbadan hukum perseroan atau koperasi, pengemudi miliki SIM umum, terlindungi Jasa Raharja, plat nomor kendaraan lokal, uji KIR serta mengikuti kebijakan tarif batas atas Rp 6.000 dan batas bawah Rp 3.000, wajib diikuti operator angkutan umum. (Jas)
