MAGELANG, KRjogja.com - Guna menyamakan persepsi terkait perundang-undangan dan konsekunsi menghadapi Pilkada 2018, Panwaskab Magelang menggelar rakor dengan stakeholder Kabupaten Magelang. Acara dihadir jajaran Forkompinda, Muspida, Parpol, Ormas, LSM dan tokoh masyarakat di Awandha Hall Komplek Manohara Hotel Borobudur Magelang, Jumat (27/10/2017).
"Ini sekaligus mencari masukan dari stakeholder serta melakukan sosialisasi pentingnya keterlibaan masyarakat dalam pengawasan pemilu partsipatif,†kata Ketua Panwaskab Magelang, M Habib Saleh.
Menurut Habib hal ini terkait dengan perundang-undangan no 10 tahun 2010 dengan undang-undang no 7 tahun 2017. â€Kalau diperaturan lama kita dari Panwaskab outputnya jika ada pelanggaran administrasi pemilu hanya rekomendasi kepada KPU untuk ditindak lanjuti, namun untuk sekarang kita berhak memutuskan dan KPU wajib melaksanakannya," imbuhnya.
Habib menjelaskan pelanggaran administrasi ini biasanya saat tahapannya antara lain pemakaian mobil dinas saat kampanye, melakukan kampanye ditempat yang tidak seharusnya seperti tempat ibadah, serta keterlibatan Aparatur Sipil Negara.Â
"Jika nanti terjadi dan ada laporan kita rapatkan dan membuat laporan untuk dikaji sebelum diputuskan. Untuk pelanggaran pidana dalam pemilu, akan kita serahkan ke Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Gakumdu ini terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaskab sendiri maka dari itu dalam rakor ini ketiga lembaga tersebut kita undang menjadi pembicara," terangnya. (Bag)
