TEMANGGUNG, KRJOGJA.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung mempertanyakan kondisi keuangan PD BKK Pringsurat, sebab dalam beberapa waktu terakhir dua perusahaan tersebut dinilai kurang berkontribusi pada pendapatan daerah, selain keluhan dari masyarakat yang kesulitan mencairkan dana.
Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Intan Kurniasari Senin (4/9) mengatakan banyak keluhan dari warga terkait dengan sulitnya pencairan dana yang tersimpan di PD BKK Pringsurat. Padahal warga membutuhkan dana tersebut untuk mencukupi kebutuhan. " Sebenarnya ada permasalahan apa di BKK Pringsurat," tanyanya.
Dia menyampaikan apakah nasabah masih bisa mendapatkan dana yang disimpan. Pemerintah daerah selaku pemilik harus dapat bertanggung jawab atas keresahan dari masyarakat, terutama dalam mendapatkan dana yang disimpan di perusahaan tersebut.Â
Dia mengemukakan pada beberapa waktu lalu, di Temanggung ada shock ekonomi pada permasalahan lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu adalah kospin Intidana dan kospin Jati Mandiri, yang ditandai dengan kesulitan dalam pencairan dana.Â
Dia mengatakan kesulitan keuangan yang terjadi di BKK Pringsurat itu cukup mengejutkan mengingat sampai pada tahun 2016 lembaga keuangan tersebut masih setor ke kas daerah Pemkab Temangggung dan Pemprov Jateng selaku pemilik.
Â
Anggota Fraksi Gerindra Indah Cahyani mengatakan pemerintah harus terbuka dengan adanya mismanajemen di PD BKK Pringsurat dan Bhumi Phala Wisata. Keterbukaan diperlukan agar dapat segera diambil langkah-langkah penyelamatan. " Kami mohon ketegasan pemerintah, jangan sampai masyarakat yang dirugikan," katanya. (Osy)
