PURWOREJO, KRJOGJA.com - Rabithan Maahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Kabupaten Purworejo menolak keras diberlakukannya lima hari sekolah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo.
"Dengan lima hari sekolah, anak-anak akan kehilangan kegiatan di rumah seperti kegiatan TPQ dan lainnya yang selama ini berlangsung pada sore hari selepas sekolah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) harus mencermati dinamika yang berkembang di masyarakat agar pemberlakukan lima hari sekolah tidak menimbulkan dinamika. Apalagi PBNU bersama Lembaga Silaturrahim Ormas Islam (LSOI) yangg terdiri dari  14 Ormas Islam telah menyatakan sikap menolak terhadap kebijakan itu,†kata Ketua RMI Cabang Purworejo Kyai Muhammad Adi Al Hamro (Gus Adi), Rabu (19/7).
Penolakan terhadap diberlakukannya lima hari sekolah ini karena berbagai alasan diantaranya, pemberlakukan tersebut dapat mengancam eksistensi madrasah diniyah (Madin) yang selama ini telah membantu masyarakat mendidik anak-anak di bidang agama. Kegiatan ini mayoritas diselenggarakan pada sore hari selepas sekolah.
“Banyak siswa di Purworejo yang mengaji di TPQ setiap sore di masjid-masjid, majlis taklim atau Madin. Jika waktu siswa sudah terforsir di sekolah tentu tidak ada lagi kesempatan untuk mengaji di TPQ,†jelasnya.
Ditambahkan pula, kebijakan lima hari sekolah itu secara ekonomi juga memberatkan wali siswa. Sebab dengan bertambahnya jam sekolah tentu konsekwensinya menambah bekal atau uang saku, karena siang hari saat
jam makan masih berada di sekolah. (Nar)
