MAGELANG (KRJogja.com) - MPR RI bekerjasama dengan Universitas Tidar (Untidar) menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) di Grand Artos Hotel Magelang, Rabu (22/2/2017). Kegiatan yang menampilkan beberapa pembicaraa ini bertemakan "Penetapan Undang-Undang Tersendiri Tentang MPR, DPR dan DPD". Dekan dan beberapa Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (UM MAgelang) maupun lainnya juga mengikuti kegiatan ini.
Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono kepada KRJogja.com diantaranya mengatakan Badan Pengkajian MPR RI melakukan pengkajian menata lembaga-lembaga negara. Sudah dipersiapkan undang-undang terpisah antara MPR, DPR dan DPD. Selama ini, lanjutnya, ketiga lembaga tersebut digabung dalam MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Ditanya mengapa hal itu perlu dipisah, Bambang Sadono yang juga sebagai Ketua Badan pengkajian MPR RI mengatakan hal ini agar lebih maksimal. "Kalau masih digabung-gabung, perannya menjadi tidak maksimal," tambahnya.
Sementara itu, Rektor Untidar Prof Dr Cahyo Yusuf MPd secara terpisah kepada wartawan mengatakan pihaknya menyambut baik dan mendukung adanya UU tersendiri tentang MPR, DPR, dan DPD itu. UU tersendiri itu dinilai dapat meningkatkan eksistensi ketiga lembaga tersebut.
"Dengan adanya undang-undang tersendiri, eksistensi masing-masing lembaga dapat lebih jelas. Terutama DPD, yang menurut hemat kami justru DPD yang benar-benar wakil rakyat. Kalau DPR kan kesannya wakil partai,†ungkapnya. (Tha)
