MAGELANG (KRjogja.com) - Pemkab Magelang meminta Pemkot Magelang konsisten menjalankan amanat Permendagri Nomor 1 tahun 2006 yang dirubah menjadi Permendagri Nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan
batas wilayah.
Permintaan tersebut bukan tanpa alasan, lantaran sebelumnya, Pemkot dan Pemkab juga berpegang pada aturan itu ketika menentukan batas wilayah di sisi Barat, Utara, dan Timur antara kedua daerah.
"Tahun 2008 lalu, Pemkab dan Pemkot Magelang sepakat dalam penentuan batas wilayah di tiga sisi yang kemudian tertuang dalam Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah dengan ditandatangi Sekda Kota dan Kabupaten Magelang. Hal itu menunjukkan bahwa pembahasan yang sudah disepakati adalah penegasan batas wilayah, bukan perluasan," kata Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Agung Trijaya, Jumat (19/08/2016) .
Menurutnya, penentuan batas wilayah di tiga sisi ketika itu, menggunakan dasar dokumen peta ricikan desa lama (menitplan). Dokumen ini, juga dipergunakan oleh Pemkab Magelang untuk menentukan batas di sisi Selatan. "Ketika menentukan batas di sisi Barat, Utara, dan Timur, dengan menggunakan peta ricikan desa lama, Pemkot setuju-setuju saja dan sepakat. Giliran menentukan batas di sisi Selatan, mereka menolak, malah minta perluasan wilayah," ungkapnya. (Bag)
