MAGELANG (KRjogja.com) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menemukan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Magelang yang belum dikelola secara maksimal. Lembaga ini menemukan, adanya aset yang tak terdeteksi mencapai Rp 219 Miliar. Â
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Magelang Mashari, Minggu (24/07/2015) mengatakan, sejak tahun 2011 masalah aset ini selalu menjadi temuan oleh BPK. Puncaknya pada tahun 2015 lalu, ada aset yang tak terdeteksi mencapai Rp 219 miliar. "Jumlah aset Pemkab Magelang di tahun 2015 sebesar Rp 2,6 Triliun. Yang tak terdeteksi mencapai Rp 219 M. Inikan luar biasa," katanya. Â
Persoalan aset itu, kata Politisi PAN itu, menyebar di 52 satuan kerja daerah (SKPD) diwilayah ini. Namun paling banyak ditemukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumber Daya Mineral (DPU dan ESDM) serta di Dinas Kesehatan.
"Aset yang tidak terdeteksi ini, terdiri dari berbagai bidang. Mulai dari tanah, gedung, peralatan kantor dan jalan. Biasanya ada tumpang tindih kepemilikan di masing-masing SKPD, misal ada tanah milik Disdikpora tapi juga dimiliki DPU ESDM,†ungkapnya.
Terkait hal itu, pihaknya sangat kecewa. Pasalnya, setiap tahunnya pihaknya selalu mensuport anggaran di seluruh SKPD untuk melakukan penataan aset tersebut. â€Anggaran sudah kita support, tambahan pegawai (harian lepas) dari luar juga sudah kita dukung. Namun ternyata belum diselesaikan juga. Terus terang kami kecewa,†tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan dalam rangka inventarisasi aset pihaknya sudah melakukan berbagai langkah strategis. Bupati mengklaim perhitungan aset sudah selesai di 52 SKPD. Tinggal menunggu proses inventarisasi aset di Disdikpora yang ditargetkan selesai Bulan November mendatang. (Bag)
