KRJogja.com - PURWOREJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo berhasil meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 kategori Pratama. Penyerahan penghargaan dihadiri langsung Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan diterima Bupati Purworejo yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan dr Sudarmi MM mewakili Bupati Purworejo, di Jakarta, Kamis (8/8/2024).
"Saya mengucapkan rasa syukur Kabupaten Purworejo masuk 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapatkan penghargaan UHC ini," ucap Bupati Purworejo, Hj Yuli Hastuti SH, Jumat (9/8/2024).
Menurutnya, penghargaan ini merupakan hadiah untuk masyarakat Kabupaten Purworejo, yang telah berkontribusi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). "Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk terus mendaftar dalam program JKN-KIS, sehingga cakupan kesehatan dapat mencapai 100 persen," ujarnya.
Kepala Dinkes Kabupaten Purworejo, dr Sudarmi MM menambahkan, UHC Award 2024 merupakan apresiasi Pemerintah Pusat kepada 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota, yang sudah mencapai UHC 98%. "Kabupaten Purworejo sendiri sudah mencapai UHC 98,74% atau 797.590 jiwa dari 807.790 jiwa," imbuhnya.
Diungkapkan Sudarmi, capaian ini berhasil diraih berkat sinergitas antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kepesertaan UHC, agar bisa mencapai 100%. Fasilitas kesehatan yang ada juga diminta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Capaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk di Kabupaten Purworejo memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Mengutip sambutan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sambung Sudarmi, pemerintah pusat berterimakasih kepada Pemda yang telah menunjukkan komitmen tinggi mendukung Program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
"Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” ucap Sudarmi mengutip sambutan Ma'ruf Amin .
Wapres juga mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.
"Diharapkan permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tandas Ma'ruf Amin <*-5>
