MAGELANG, KRJogja.com - Wakil Bupati, Sahid me-launching aplikasi Aksi Dalang dan Tali Pena yang merupakan inovasi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang. Launching dilaksanakan seusai Rapat Paripurna di gedung DPRD, Selasa (22/7/2025).
Aksi Dalang merupakan Aplikasi Pengendalian Uang Persediaan yang diinisiasi Iswiyati, Kabag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD. Adapun Tali Pena adalah Aplikasi Digitalisasi Pengelolaan Dokumen Perencanaan yang diinisiasi oleh Sri Rejeki Dyah Ekowati, Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat DPRD.
"Saat ini, digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Melalui Aksi Dalang, kami berharap pengelolaan dokumen penatausahaan keuangan menjadi lebih cepat, efisien, tertib, dan transparan. Melalui Tali Pena, kami berharap tahapan perencanaan menjadi semakin matang dan terukur," kata Wakil Bupati, Sahid saat membacakan sambutan Bupati Magelang.
Bupati berharap Aksi Dalang dan Tali pena menjadi pilot project dan menjadi aplikasi yang akan diterapkan di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Magelang guna mendukung keberhasilan pembangunan.
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Adapun dalam Rapat Paripurna tersebut, DPRD mendengarkan jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi tentang Raperda tentang Perubahan APBD 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD, Sakir didampingi para Wakil Ketua.
"Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan upaya menuju kemandirian fiskal daerah. Implementasinya akan difokuskan pada optimalisasi PAD, perbaikan tata kelola keuangan, peningkatan investasi daerah, serta pemanfaatan dana transfer secara efektif dan efisien," demikian penjelasan Bupati Magelang, Grengseng Pamuji dalam naskah jawaban yang diserahkan oleh Wakil Bupati.
Sebelumnya, dalam Pemandangan Umum, Fraksi PDIP memberikan pendapat struktur APBD harus mencerminkan pondasi awal untuk mengimplementasikan program prioritas dan indikator kinerja utama RPJMD, bukan semata menyesuaikan realisasi teknokratis tahunan.
"Fraksi PDIP memberikan perhatian serius terhadap sejauh mana struktur anggaran yang diajukan menekankan keberpihakan terhadap rakyat, mendukung pemulihan ekonomi lokal, mendorong belanja yang produktif dan tepat sasaran serta mampu menjadi fondasi untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Magelang," kata ketua Fraksi PDIP, Gunawan.
Fraksi Partai Golkar juga merekomendasikan kepada Pemkab agar belanja daerah dapat ditekankan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. "Alokasi anggaran harus lebih banyak diarahkan pada sektor UMKM, yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat di Kabupaten Magelang," ungkap Ketua Fraksi Golkar, Hinsah Syahlany.
Adapun Ketua Fraksi Gerindra, Suroso Singgih Pratomo mendorong kemandirian Pemerintah Daerah untuk peningkatan PAD melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.
"APBD yang baik dan ideal adalah APBD yang dapat memberikan solusi bagi persoalan dasar dan krusial yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan, khususnya kemanusiaan, pendidikan dan kesehatan," katanya. (ADV)
