KRjogja.com - PURWOREJO - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Purworejo menyoroti rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada sektor pertanian. Padahal, mayoritas masyarakat Purworejo masih menggantungkan hidup sebagai petani.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPRD Kabupaten Purworejo dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggraan 2026 di gedung DPRD setempat, Kamis (18/9/2025).
Dalam pandangan umum fraksinya, PPP mencatat APBD 2026 yang dirancang sebesar Rp 2.517.976.728 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kendati demikian, terdapat pemangkasan belanja hingga Rp18.732.989.395 yang berpotensi berdampak pada pelayanan di sektor petani.
Baca Juga: Istri Ketujuh Soekarno, Yurike Sanger Meninggal Dunia di California
"Data BPS 2025 menunjukkan luas lahan pertanian Purworejo mencapai 67.290 hektare atau 65 persen dari total wilayah. Dengan kondisi itu, sudah seharusnya anggaran untuk pertanian mendapat prioritas lebih,” ucap juru bicara Fraksi PPP KH Akhmat Tawabu, S.Sos.I.
Menurutnya, jika anggaran pertanian minim, maka visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo yang mengusung jargon Makmur Petanine akan sulit terealisasi. "Karena itu, kami mendorong adanya koreksi dalam alokasi belanja agar lebih berpihak pada petani," ujarnya.
Selain sektor pertanian, PPP juga menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi parkir yang dinilai masih belum mencapai target.
Baca Juga: 19 September, Perobekan Bendera di Hotel Yamato Terjadi
Pada bagian lain, yakni di bidang sosial keagamaan, fraksi PPP menekankan pentingnya dukungan bagi pendidikan madrasah diniyyah di desa-desa yang banyak mengalami keterbatasan sarana prasarana.
Pihaknya mendorong penguatan kegiatan keagamaan untuk generasi muda melalui program Anak Beriman. "Pendidikan agama dan akhlak adalah modal utama untuk kesuksesan dunia dan akhirat,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Fraksi PPP juga menyinggung kasus dugaan tindak pidana korupsi di Mini Zoo dan Bank Purworejo. Fraksi meminta aparat penegak hukum menanganinya secara serius dan transparan agar menjadi pelajaran berharga dalam pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga: Inpres Pembangunan Kampung Haji di Makkah Diterbitkan
"Dengan kenaikan anggaran ini, kita harus berhati-hati dalam alokasi belanja agar tidak menimbulkan persoalan hukum, sekaligus tetap selaras dengan aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Diharapkan pandangan umum fraksi PPP yang disampaikan dapat menjadi catatan penting, mendapat respons positif. "Dan yang terpenting bisa dijalankan bersama demi terwujudnya pembangunan Purworejo yang kondusif, humanis, dan harmonis," tandasnya. (*-5)
