Krjogja.com - TEMANGGUNG - Fraksi-fraksi di DPRD Temanggung menyoroti tidak terpenuhinya target pendapatan daerah Rp 24,2 miliar pada tahun anggaran 2022. Mereka mempertanyakan langkah yang dilakukan dan penyebab gagalnya capaian.
Anggota fraksi Gerindra, Chakim mengatakan pendapatan daerah pasar 2022 meleset yakni Rp 24,2 miliar, yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Temanggung. Sebelumnya bupati yakin akan mencapai target sebagai mana dibahas dalam rapat Raperda APBD 2022.
"Kami mempertanyakan mengapa target ini bisa gagal tercapai,"kata Chakim, Jumat (16/6/2023)
Sedangkan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Temanggung Riyadi Kaunaen mengatakan PAD terutama yang berasal dari pajak daerah realisasinya melebihi target sebesar Rp 4,4 miliar. Namun pendapatan lain-lain yang sah di PAD terjadi penurunan realisasi sebesar Rp 2,4 miliar.
"Prestasi sangat diapresiasi, tetapi ada penurunan pendapatan yang harus dicermati," kata dia.
Dia mengatakan pencermatan juga diperlukan untuk realisasi pendapatan dana transfer baik dari pusat maupun dari provinsi yang masih jauh dari target, sehingga berdampak pada pendapatan daerah.
Dia menambahkan, untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) seharusnya tim yang ditugaskan harus lebih maksimal baik dalam program maupun kegiatan agar DID didapatkan kembali. Sebab DID semakin turun bahkan ada indikasi di tahun 2023 tidak mendapat.
Anggota Fraksi PPP Rahmat Fauzi mengatakan secara universal potensi riil APBD tahun 2022 berupa dana yang tersedia di Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar Rp. 2.139.155.316.850, yang terdiri dari realisasi Pendapatan dan Pembiayaan netto.
Jumlah tersebut, kata dia, secara nominal cukup memadai sebagai modal percepatan pembangunan daerah untuk meningkatkan asset tetap daerah. Dan alokasi juga realisasi belanja modal empat tahun terakhir tahun 2019 – 2022 kecuali tahun 2020, mengalami tren hampir stagnan pada angka 12% dari total belanja daerah, dimana tahun 2022 realisasi belanja daerah Rp.247,1 M senilai 12,6% dari total belanja daerah.
Pada tahun 2021 realisasi belanja modal sebesar Rp.236,0 M senilai 12,6% dari total belanja daerah. Pada tahun 2020 (tahun pandemic) sebesar Rp.102,1 M senilai 5,7% dari total belanja daerah dan tahun 2019 sebesar 223,2 M lebih 12,1%.
"Atas relative stagnannya realisasi belanja modal pada empat tahun tersebut berakibat pada pertumbuhan asset daerah jadi cenderung menurun,"katanya.
Bupati Temanggung Al Khadziq mengatakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tidak sesuai target. Hal ini karena transfer kegiatan DAK baik fisik maupun non fisik didasarkan pada jumlah belanja yang dibayarkan.
Dia mengatakan penurunan realisasi pendapatan lain-lain PAD sebesar Rp 2,4 M secara akumulatif disebabkan oleh tidak tercapainya pendapatan sewa pasar, penerimaan jasa giro.
Sedangkan terkait dengan realisasi pendapatan dana transfer baik dari pusat maupun dari provinsi yang masih jauh dari target, bahwa khusus untuk DAK didasarkan pada realisasi atas nilai kontrak sedangkan untuk transfer dari Pemerintah Provinsi dikarenakan tidak tercapainya pendapatan Pemerintah Provinsi | yang dibagi hasilkan serta efisiensi pelaksanaan lelang barang dan jasa.