TEMANGGUNG, KRJOGJA.com - Badan Anggaran (BA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023 yang diusulkan Bupati Temanggung Al Khadziq, Rabu (3/8/2022).
Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto mengatakan pembahasan KUA - PPAS Kabupaten Temanggung tahun 2023 mulai Rabu (3/8) dan ditarget selesai pada Jumat (5/8/2022).
"Pembahasan dilakukan secara internal badan anggaran DPRD maupun dengan tim anggaran eksekutif," kata Yunianto.
Yunianto mengatakan pembahasan dengan tim anggaran eksekutif diperlukan untuk menemukan titik temu, yakni ditemukan solusi terbaik pada pagu dan mata angaran serta nomenklatur atau kegiatan yang diusulkan.
"Angka pada plafon anggaran sendiri diharapkan merupakan angka tertinggi," kata dia.
Hasil pembahasan di badan anggaran kata dia kemudian ditindaklanjuti pada sidang paripurna terdekat untuk menjadi perda tentang KUA - PPAS.
Bupati kata dia selanjutnya akan menindaklanjuti dengan mengirimkan RAPBD untuk dibahas di DPRD. Sesuai rencana RAPBD ditetapkan sebagai APBD pada 30 November 2022.
Dia mengatakan KUA - PPAS sebelumnya dibahas pada sidang paripurna yang dilanjutkan tingkat komisi-komisi. Pembahasan komisi ini bersama mitra kerja masing-masing.
"Hasil pembahasan komisi ditindaklanjuti di badan anggaran sebab ada beberapa pembahasan yang direkomendasikan dibahas di badan anggaran,"kata dia.
Sejumlah masalah yang dibahas dalam KUA-PPAS diantaranya terkait nasib ribuan Suporting Staf di Pemkab Temanggung, penanganan Covid-19, peningkatan pelayanan pada masyarakat, infrastruktur jalan, pariwisata dan revormasi birokrasi.
Bupati Temanggung Al Khadziq menyebut keuangan daerah pada 2023 dirancang terjadi defisit sebesar Rp 77,4 miliar. Meski begitu pendapatan daerah Pemkab Temanggung diproyeksi Rp 2,284 triliun.
"Kami merancang defisit anggaran Rp 77,4 miliar akan ditutup dengan pembiayaan netto yang diproyeksikan sebesar Rp 77,4 miliar," kata Bupati Temanggung Al Khadzik.
Dia mengatakan pendapatan daerah sebesar Rp 2,284 triliun. Terinci pendapatan asli daerah Rp 295,4 miliar dan pendapatan transfer Rp 1,989 triliun. Belanja daerah sebesar Rp 2,361 tiliun dengan perincian belanja operasi Rp 1,440 Triliun, belanja modal Rp 510 miliar, belanja tidak terduga Rp 2,5 miliar dan belanja transfer Rp 408 miliar.
Pendapatan asli daerah kata dia dirancang sebesar Rp 295,4 miliar dan pendapatan transfer Rp 1,989 triliun. Sedangkan belanja daerah Rp 2,361 tiliun dengan perincian belanja operasi Rp 1,440 Triliun, belanja modal Rp 510 miliar, belanja tidak terduga Rp 2,5 miliar dan belanja transfer Rp 408 miliar.