PURWOREJO, KRJOGJA.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Predikat WTP ini sekaligus merupakan yang kedelapan kalinnya secara berturut-turut sejak tahun 2012.
“Kami sampaikan terimakasih kepada BPK-RI, atas kerjasamanya, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kepada tim manajemen Pemkab Purworejo, tetap semangat dan jaga komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik,†kata Wakil Bupati (Wabup) Purworejo Hj Yuli Hastuti SH dalam penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan melalui video conference (Vicon), Selasa (26/05/2020).
LHP LKPD ini secara simbolis diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali SE MM Ak CSFA CA, setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan LHP LKPD oleh Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH dan Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi.
Menurut Hj Yuli Hastuti, upaya pemerintah saerah menggapai opini WTP sesungguhnya merupakan jembatan manajemen untuk mencapai akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
“Substansi opini BPK atas LKPD merupakan wahana untuk memotivasi agar proses pertanggungjawaban keuangan yang sekaligus menggambarkan kinerja pemerintah daerah, dicapai secara efektif dan efisien,†jelasnya.
Menurut Ayub Amali, sesuai situasi dan kondisi, meskipun ada perubahan metode pemeriksaan, pihaknya tetap berpedoman pada standart pemeriksaan keuangan negara dan prosedur yang harus dilalui dalam pemeriksaan laporan keuangan. (Nar)