PURWOREJO, KRJOGJA.com - Keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Purworejo diperkirakan bertambah. Rencana penambahan itu sejalan dengan rencana kebijakan pemerintah pusat yang menambah kuota PKH nasional dari 9,2 juta menjadi 10 juta penerima.
Koordinator PKH Kabupaten Purworejo Yuli Prabowo mengatakan, perluasan jangkauan PKH itu merupakan langkah pemerintah mengatasi dampak pandemi Covid-19. "Pemerintah akan menggenapkan jumlah penerima PKH, tambahannya secara nasional sekitar 800 ribu penerima baru. Purworejo pasti juga mendapat jatah," katanya kepada KRJOGJA.com, Selasa (28/04/2020).
Menurutnya, kewenangan kuota tambahan Purworejo ada di tangan pemerintah pusat. Ia mengaku belum mengetahui angka pasti kuota itu.
Penentuan kuota itu, katanya, berdasarkan pada dara KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang memiliki komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Antara lain memiliki anak yang sekolah di jenjang SD, SMP, SMA, anak balita, anak prasekolah, ibu hamil, ibu nifas, orang cacat berat, dan lansia di atas 70 tahun. Dikatakan, tidak ada verifikasi data seperti pada pengusulan sebelumnya untuk menghindari adanya pengumpulan massa.
Sementara jumlah KPM BPNT yang memiliki komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan di Purworejo mencapai kurang lebih 3.200 keluarga. "Kami berharap semua keluarga dengan tiga komponen itu bisa masuk dalam kuota tambahan," ucapnya.
Kendati demikian, Yuli berharap pemerintah pusat segera mengirimkan data nama dan alamat KPM terbaru kepada kabupaten. Pendamping PKH tetap akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan PKH tepat sasaran.
"Sebab mungkin ada yang sudah mampu, pindah alamat, atau meninggal dunia, yang harus kami laporkan kepada pusat untuk di masukan status Non Eligible (NE) atau tidak berhak. Inventarisasi juga dilakukan karena ada laporan KPM BPNT yang sudah terima transferan PKH," tuturnya.
Jumlah penerima PKH di Purworejo berjumlah 32.118 keluarga. Mereka dan penerima PKH kuota baru akan menerima transferan dari pemerintah selama tiga bulan, terhitung sejak April 2020. "Pemerintah juga menaikkan nilai bantuan sebesar 25 persen dalam setahun, yang dibayarkan pada April, Mei, dan Juni," tandasnya. (Jas)