PURWOREJO (KRjogja.com) - Penanganan bencana tanah longsor dan banjir di Kabupaten Purworejo akan menjadi percontohan di tingkat nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mendokumentasikan pola penanganan yang dilakukan semua unsur dalam menangani bencana yang menewaskan 46 jiwa itu.
Pihak BNPB menyebut, rencana itu didasarkan kondisi bencana di Kabupaten Purworejo yang terjadi di beberapa lokasi secara bersamaan dan masif. "Bencana banjir dan tanah longsor terjadi bersamaan, keduanya menyebabkan korban jiwa serta berdampak luas," tutur Rahmawati Husein PhD, Dewan Penasehat BNPB, kepada KRjogja.com, Kamis (21/07/2016).
Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan sebuah mekanisme koordinasi yang bagus. Penanganan bencana harus melibatkan seluruh unsur, baik masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.
BNPB akan mendokumentasikan kegiatan respons dan pemulihan pascabencana Purworejo. "Ini menjadi pembelajaran yang baik. Apa yang terjadi di Purworejo bisa menjadi rekomendasi dalam pembuatan kebijakan tingkat lokal hingga nasional," ungkapnya.
Rahmawati mengemukakan, respons Kabupaten Purworejo terhadap bencana telah terorganisasi dengan baik. Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencoba berinovasi membuat jejaring sehingga penanganan bencana. "Tentu butuh kecepataan dan koordinasi, mungkin hal itu yang harus ditingkatkan. Instansi terkait juga harus secara otomatis menjalankan fungsinya dalam penanganan bencana, jadi tidak menunggu perintah atasan," ujarnya.
Namun dalam penanganan, garis koordinasi tetap dipegang BPBD setempat sebagai lembaga yang ditunjuk undang-undang untuk menangani bencana. Fuadi Darwis menyatakan bahwa tidak semua daerah di Indonesia memiliki kapasitas yang sama bagusnya dengan Purworejo dalam menangani bencana. "Kapasitas itu yang harus sama-sama ditingkatkan," ucapnya. (Jas)