PURWOREJO, KRJOGJA.Com - Kementrian Pertanian RI terus melakukan akselerasi agar pasokan pangan tidak menurun. Khususnya di tahun 2024 atau tahun politik yang dinilai sangat rawan jika ketersediaan pangan sampai tidak aman.
Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian RI Harvick Hasnul Qolbi ST, saat menyerahkan Bantuan Alat Pertanian APBN kepada perwakilan Kelompok Tani di Kabupaten Purworejo di Pendapa Rumah Dinas Bupati Purworejo, Kamis (7/12).
"Sesuai arahan Presiden kami terus melakukan akselerasi, agar cadangan pangan tidak surut, khususnya di tahun 2024 sebagai tahun politik, sangat rawan jika cadangan pangan tidak aman," tegasnya.
Dijelaskan, kelambatan MT 1 di akhir tahun 2023 lebih disebabkan faktor alam (el nino), namun saat ini hutan sudah mulai turun merata, para petani sudah bisa memulai proses tanam.
"Sesuai arahan Presiden kami terus melakukan akselerasi, agar cadangan pangan tidak surut, khususnya di tahun 2024 sebagai tahun politik, sangat rawan jika cadangan pangan tidak aman," tegasnya.
Dijelaskan, kelambatan MT 1 di akhir tahun 2023 lebih disebabkan faktor alam (el nino), namun saat ini hutan sudah mulai turun merata, para petani sudah bisa memulai proses tanam.
Pemerintah juga terus mencari solusi bersama legislatif (KOmisi IV DPR RI) agar bagaimana tidak terjadi kekurangan pangan. Caranya macam-macam, salah satunya melakukan percepat di semua sektor.
"Seperti hari ini kami memberikan bantuan alat pertanian agar bisa segera diterima masyarakat, digunakan efektif sehingga Musim Tanam (MT) 1 yang terlambat karena el nino, bisa dikejar produktivitasnya. Kami lakukan semaksimal mungkin di seluruh Indonesia," jelasnya.
Disinggung kebutuhan pangan beras, saat ini masih ada 30 juta ton beras lebih. Namun pemerintah tetap harus memikirkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) agar tetap aman, dan itu yang menjadi pertimbangan pemerintah mengambil kebijakan impor beras.
"Memang menjadi pilihan yang rentan polemik di masyarakat, namun kebutuhan dan batas ketersedian pangan memang baru seimbang, belum lebih, dan menghadapi tahun politik yang cukup menyita konsentrasi semua, cadangan pangan ini harus dipastikan aman," ungkapnya.
Berdasarkan data, hingga akhir tahun 2023 Anggaran Belanja Tambahan (ABT) masih sekitar 83 % yang terserap, itu kenapa pemerintah mempercepat bantuan baik dalam bentuk program dan sarpras untuk menambah akselerasi produksi pangan nasional.
"Sekali lagi kami titipkan alat pertanian ini kepada kelompok tani di Purworejo, semoga bermanfaat, beberapa bulan kedepan kami akan cek melalui penyuluh terkait pemanfaatan dan pemeliharaannya," ucapnya.
Plt Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH menambahkan, Kabupaten Purworejo selama ini dikenal sebagai lumbung pangan Jawa Tengah selatan. Kewajiban utama yakni mempertahankan produksi dan produktivitas pangan, dan semua bisa tercapai jika sarpras memadai, efisien didukung sumber daya manusia (SDM) yang berkemauan keras mengetahui teknologi pertanian.
"Visi Purworejo berdaya saing 2025 juga memprioritaskan di sektor pertanian dalam arti luas, pemkab sudah berbagai dengan melakukan pengembangan alat dan mesin pertanian, melalui dinas ketahanan pangan dan pertanian memberikan kepercayaan terhadap kelompok tani termasuk bisa menerima bantuan alat pertanian seperti hari ini," imbuhnya.
Menurutnya, bantuan sarana prasarana pertanian baik dari pusat atau provinsi penting untuk meningkatkan produksi dan mutu pertanian, berikut untuk nilai tambah yang muaranya untuk mengakibatkan kesejahteraan petani.
"Sekali lagi agar produksi pertanian meningkat, bantuan sarpras dan program sangat dibutuhkan dari kementerian pertanian, bantuan yang diberikan kali ini diantaranya traktor roda dua, traktor roda empat termasuk mesin panen," ujarnya.
Yuli berharap, selain bantuan sarpras pertanian, pemerintah juga bisa mempermudah pupuk, khususnya pupuk bersubsidi kuotanya bisa ditambah. "Mumpung sudah mulai musim hujan, petani mulai ke sawah untuk memulai Musim Tanam (MT) 1 yang sempat mundur karena faktor alam di akhir 2023," harapnya. <*/5>
Yuli berharap, selain bantuan sarpras pertanian, pemerintah juga bisa mempermudah pupuk, khususnya pupuk bersubsidi kuotanya bisa ditambah. "Mumpung sudah mulai musim hujan, petani mulai ke sawah untuk memulai Musim Tanam (MT) 1 yang sempat mundur karena faktor alam di akhir 2023," harapnya. <*/5>