KRjogja.com-PURWOREJO-Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung memantau ketersediaan Bahan Pokok Penting (Bapokting) di Kabupaten Purworejo, tepatnya di Kecamatan Bener, Senin (7/7/2025). Orang nomor satu di Jateng ini meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Polda Jateng memastikan ketersediaan Bapokting aman di masyarakat.
Dijelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah membuat Gerakan Pangan Murah (GPM) di 11 kabupaten/kota di Jawa Tengah termasuk di Kabupaten Purworejo. "Jangan sampai ada pihak yang mencoba atau main-main dengan menimbun kebutuhan pokok masyarakat," tegasnya.
Satgas Pangan provinsi sudah bekerja sama dengan Polda Jateng, penimbun bahan pokok bisa terkena sanksi pidana. Tindakan penimbunan sudah jelas dilarang undang-undang. Operasi-operasi akan dilakukan Satgas Pangan Provinsi bekerja sama dengan Satgas Pangan Polda Jateng.
"Penimbunan kan dilarang. Nanti kami akan lakukan operasi-operasi dari satgas pangan kita dengan Polda, serta penetrasi dari beberapa instruksi terkait Bapokting," jelas Gubernur Luthfi didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari, dan Bupati Purworejo, Yuli Hastuti.
Satgas Pangan bahkan sudah aktif berjalan mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Tugas mereka adalah melakukan pengamatan, pendataan, dan kalau perlu melakukan penindakan. Apabila ada pihak yang kedapatan menimbun kebutuhan pokok masyarakat maka penindakan akan diserahkan kepada kepolisian.
"Kalau sudah penindakan itu ranahnya kepolisian. Nanti koordinasi dengan ditreskrimsus, intelijen dan lain sebagainya untuk operasi Bapokting bagi mereka yang mencoba menimbun. Tidak boleh ketika masyarakat membutuhkan mereka mencari keuntungan untuk diri sendiri maupun perusahaan," ucapnya.
"Penimbunan kan dilarang. Nanti kami akan lakukan operasi-operasi dari satgas pangan kita dengan Polda, serta penetrasi dari beberapa instruksi terkait Bapokting," jelas Gubernur Luthfi didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari, dan Bupati Purworejo, Yuli Hastuti.
Satgas Pangan bahkan sudah aktif berjalan mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Tugas mereka adalah melakukan pengamatan, pendataan, dan kalau perlu melakukan penindakan. Apabila ada pihak yang kedapatan menimbun kebutuhan pokok masyarakat maka penindakan akan diserahkan kepada kepolisian.
"Kalau sudah penindakan itu ranahnya kepolisian. Nanti koordinasi dengan ditreskrimsus, intelijen dan lain sebagainya untuk operasi Bapokting bagi mereka yang mencoba menimbun. Tidak boleh ketika masyarakat membutuhkan mereka mencari keuntungan untuk diri sendiri maupun perusahaan," ucapnya.
Diungkapkan, tujuan GPM selain untuk menekan harga bahan pokok, sekaligus sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga beli masyarakat. Intervensi harga dilakukan bersama Bulog dengan Muspida agar tidak terjadi kelangkaan atau fluktuasi harga yang terlalu tinggi di masyarakat
"Kenaikan harga bapokting akan berpengaruh terhadap kenaikan inflasi di wilayah Jawa Tengah jika tidak dilaksanakan intervensi secara cepat. Artinya intervensi pemerintah ini dalam rangka melakukan penetrasi harga agar masyarakat bisa terjangkau, yang kedua inflasi kita bisa dijaga," ungkapnya.
Ditambahkan, Pemprov Jateng menyalurkan subsidi menekan harga bahan pokok senilai total Rp 40 juta, dengan perkiraan omzet sebesar Rp 300 juta yang terdiri dari beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, gula pasir, bawang merah/putih dan cabai rawit merah.
"GPM ini dilaksanakan dengan melibatkan para pelaku usaha pangan (BUMN, BUMD, gapoktan/poktan/ pelaku usaha pangan lainnya), sehingga mendapatkan harga dasar dan memotong panjangnya rantai distribusi sampai ditangan konsumen," imbuhnya.
Ditambahkan, Pemprov Jateng menyalurkan subsidi menekan harga bahan pokok senilai total Rp 40 juta, dengan perkiraan omzet sebesar Rp 300 juta yang terdiri dari beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, gula pasir, bawang merah/putih dan cabai rawit merah.
"GPM ini dilaksanakan dengan melibatkan para pelaku usaha pangan (BUMN, BUMD, gapoktan/poktan/ pelaku usaha pangan lainnya), sehingga mendapatkan harga dasar dan memotong panjangnya rantai distribusi sampai ditangan konsumen," imbuhnya.
Adapun komoditas yang dijual dalam GPM antara lain Beras 10 ton, harga normal Rp 13.500/kg, disubsidi Rp 2.500/kg menjadi Rp 11.000/kg; Minyak Goreng 2.000 liter, harga normal Rp 18.000/liter, disubsidi Rp 4.000/liter, menjadi Rp 14.000/liter; Telur Ayam Ras 1 ton, harga normal Rp 28.000/kg, disalurkan dengan harga Rp 24.000/kg.
Kemudian ada Gula Pasir 500 kg, harga normal Rp 17.500/kg, disalurkan dengan harga Rp 15.000/kg; Bawang Putih 250 kg, harga normal Rp 36.000/kg, disalurkan dengan harga Rp 28.000/kg; Bawang Merah, harga normal Rp 50.000/kg, disalurkan dengan harga Rp 40.000/kg; dan Cabai Rawit Merah, harga normal Rp 50.000/kg, disalurkan dengan harga Rp 30.000/kg.
"Kegiatan ini adalah dengan memberikan bahan pokok murah atau subsidi. Intervensi pemerintah ini dalam rangka penetrasi harga agar terjangkau oleh masyarakat, kemudian inflasi kita bisa dijaga," terangnya.
Sementara itu, Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH yang turut mendampingi Gubernur Jawa Tengah bersama Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi mengapresiasi intervensi yang dilakukan Pemprov Jateng dan berharap GPM dapat menstabilkan harga dan menjaga daya beli di kalangan masyarakat.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Gubernur Jawa Tengah Pak Luthfi, atas kerja sama Pemprov Jateng dan Pemkab. Tahun ini Purworejo jadi yang pertama GPM yang dikunjungi Gubernur, walaupun secara bersama dilaksanakan di sebelas kabupaten/kota," tandasnya. <*-5>